SRAGEN—Mantan anggota DPRD Sragen periode 1999-2004 mempertanyakan uang purna tugas yang diklaim sebagai hak mereka dan hingga kini belum dibayarkan. Mereka pun berharap Pemkab Sragen  bersedia membayarkan uang tersebut seperti yang dibayarkan kepada delapan eks panitia anggaran (Panggar) DPRD periode itu.

Salah satu mantan anggota DPRD 1999-2004 dari PDIP, Joko Kristanto, mengatakan sesuai PP No 24/2004, semua anggota DPRD yang sudah habis masa jabatannya berhak mendapat jasa purna tugas. Besarannya, enam kali gaji pokok yang diterima setiap bulannya.

Mengacu aturan itu, menurutnya, mestinya tidak hanya mantan Panggar saja yang diberikan. Namun semua anggota DPRD kala itu mestinya juga diberikan hak serupa. Dana itu juga diberikan ketika 45 anggota DPRD Sragen periode 2004-2009 purna tugas.

“Kemarin Pak Mahmudi dan kawan-kawan itu sudah diberi uang purna tugas yang besarannya enam kali gaji pokok. Penyerahannya ketika mereka masih di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tapi kenapa anggota lain tidak diberi, padahal aturannya berbunyi semua anggota DPRD berhak mendapatkan,” ujarnya, Minggu (20/1).

Mantan legislator yang juga baru keluar dari LP karena kasus narkoba itu juga mempertanyakan alasan Pemkab tidak memberikan uang purna tugas kepada eks anggota di luar Panggar. Padahal, mantan tim Panggar bersama panitia rumah tangga (PRT) sempat dinyatakan bersalah atas dana purna bakti yang akhirnya mengantarkan mereka ke balik jeruji besi. “Kalau yang dinyatakan bersalah saja dapat, kenapa kami anggota yang tidak bersalah malah tidak dapat,” urainya.

Joko menambahkan, jika dikabulkan besaran uang purna tugas itu memang hanya sekitar Rp 15-an juta per orang. Jumlah itu merupakan total enam kali gaji rutin anggota DPRD periode itu yang bergaji sekitar Rp 2 jutaan per bulan.

Salah satu eks anggota DPRD periode 2004-2009, Suhardjo, membenarkan jika mengacu pada PP No.24/2004, semua anggota DPRD berhak mendapat uang purna tugas. Seperti pada akhir periode DPRD tahun 2009 lalu, semua anggota DPRD periode itu termasuk dirinya juga mendapatkan uang purna tugas dengan besaran enam kali gaji pokok.

Wardoyo