SRAGEN—Gabungan komunitas petani dari Sragen bersama dengan perwakilan sejumlah daerah menggeruduk Kementerian Pertanian dan DPR RI Jakarta, Selasa (29/1). Mereka mendesak pemerintah menghapuskan wacana penghilangan sejumlah pupuk bersubsidi jenis NPK karena akan merugikan petani.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar pemerintah mencegah upaya monopoli terhadap pupuk NPK bersubsidi yang terindikasi diarahkan untuk melambungkan satu jenis NPK yakni NPK Phonska.

“Hari ini (kemarin) kami ada di Jakarta menghadap langsung dengan Ketua KTNA pusat, Winarno dan ke DPR RI serta Kementerian Pertanian. Tujuannya menyampaikan aspirasi dari petani di berbagai wilayah yang merasa resah dengan wacana adanya monopoli NPK Phonska dengan menghilangkan NPK Kujang dan NPK Pelangi,” papar Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPMI) Sragen, Sukamto Totok Dimejo, Selasa (29/1).

Mewakili komunitas petani Sragen, Totok mengungkapkan aksi kemarin juga melibatkan gabungan kelompok tani dari wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, dan beberapa daerah lain yang merasakan problem serupa. Menurutnya, petani tetap menghendaki pemerintah mempertahankan keberadaan NPK Kujang dan Pelangi, selain Phonska. Sebab belajar dari pengalaman, pasokan NPK Phonska sering terlambat sehingga ketika varian lain dihapuskan, dampaknya akan mematikan petani secara pelan-pelan.

“Ketika Phonska terlambat, akhirnya tidak ada alternatif lain yang bisa dipilih. Yang muncul akhirnya pupuk non subsidi yang harganya mahal. Maka dari itu, terlepas dari kepentingan apapun, yang penting hapuskan monopoli. Biarkan petani memilih pupuk sesuai dengan realita dan kecocokannya,” tegasnya.

Terlebih, berdasarkan Permendag No 07/Men/perdag/2009, untuk pupuk NPK dan organik bersubsidi tidak berlaku rayonisasi. Sehingga semestinya tidak ada pembatasan atau larangan wilayah edar di seluruh Indonesia.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pertanian Sragen, Budiharjo mengatakan untuk ketersediaan dan kuota pupuk NPK, pihaknya hanya mengacu SK Gubernur. Di mana untuk Sragen, alokasi untuk NPK memang hanya diberikan NPK Phonska dan NPK Kujang dengan komparasi 67 persen dibanding 33 persen, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan pengusaha atau distributor. Ia juga membenarkan jika tahun 2013 ini tidak lagi ada kuota NPK Pelangi karena sudah ditarik. “Kalau soal jenisnya apa saja, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Sebenarnya kami juga menyayangkan sudah disediakan dan terlanjur diminati petani, kok tiba-tiba ditarik. Ngomong-nya ke petani itu jadi susah,” terangnya. Wardoyo