Joglosemar|Ario Bhawono PAJAK GALIAN-Aktivitas galian tanah uruk di Desa Guwokajen, Kecamatab Sawit, beberapa waktu lalu. DPPKAD Boyolali berupaya menarik pajak galian C untuk proyek jalan tol yang berpotensi miliaran rupiah.

Joglosemar|Ario Bhawono
PAJAK GALIAN-Aktivitas galian tanah uruk di Desa Guwokajen, Kecamatab Sawit, beberapa waktu lalu. DPPKAD Boyolali berupaya menarik pajak galian C untuk proyek jalan tol yang berpotensi miliaran rupiah.

BOYOLALI - Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya mengejar potensi pendapatan dari pajak galian C proyek jalan tol. DPPKAD  mengatakan potensi pajak dari sektor tersebut diperkirakan mencapai miliaran.

Widodo Al Muniru, Kepala DPPKAD Boyolali mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya merealisasikan potensi pajak galian C, khususnya pada proyek tol yang melintasi Boyolali. Semula pihaknya mengejar sasaran para pengusaha penambangan galian C. Namun ternyata menurut dia tidak ada tanggapan, terbukti dari belasan pengusaha galian C yang diundang, hanya dua pengusaha yang datang. Padahal mereka menambang di wilayah Boyolali untuk proyek tol, dan sesuai dengan ketentuan mereka dikenakan pajak galian C. “Kami sudah berupaya mengundang mereka (pengusaha), tetapi kurang direspons,” ungkap Widodo, Rabu (20/2).

Lantas, DPPKAD berupaya menempuh cara pendekatan lain, yakni dengan menyurati pihak pelaksana proyek tol. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui volume galian C yang digunakan untuk keperluan proyek jalan tol. Setidaknya menurut Widodo, dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, dapat diketahui volume galian yang digunakan. Sayangnya, meskipun sudah dilayangkan surat resmi ke pelaksana proyek, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Padahal data ini cukup penting untuk mengetahui besaran pajak yang harus ditagih ke pengusaha tambang. “Kendalanya ya itu, sampai saat ini RAB-nya belum diberikan dan belum ada balasan,” kata dia.

Meski demikian, menurut Widodo pihaknya optimis hingga akhir tahun ini dapat merealisasikan pendapatan pajak dari galian C ini. Namun pihaknya mengakui, realisasi pajak nantinya tidak akan maksimal. Terkait ini, pihaknya berharap supaya pelaksana proyek maupun para pengusaha tambang dapat proaktif dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Turisti Hindriya, Wakil Ketua DPRD Boyolali mendesak supaya Pemkab memaksimalkan pendapatan dari pajak galian. Pihaknya menyayangkan, pendapatan dari galian C untuk tanah uruk yang hanya dipatok Rp 12 juta pada tahun 2013 ini, padahal potensinya menurut dia mencapai miliaran.

“Ironis dan naif, kerusakan jalan yang dilewati dump truk serta kerusakan ekosistem dari tanah yang dikeruk sangat besar tetapi PAD-nya hanya Rp 12 juta, tafsiran saya bisa Rp 5 miliar karena semestinya pengusaha galian C dan rekanan pengelola tol dapat dikenakan pajak sesuai Perda 7/2011,” imbuh dia.

Ario Bhawono