ALIM SURATNO

ALIM SURATNO

SRAGEN-Anggota DPRD Sragen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alim Suratno, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Sragen, Sabtu (9/3). Tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk pondok pesantren (Ponpes) dari APBD Provinsi tahun 2008 senilai lebih dari Rp 0,5 miliar itu. Dia dijebloskan usai ditangkap paksa oleh tim Tipikor Reskrim Polres Sragen, Jumat (8/3), sekitar pukul 23.30 WIB.

Legislator yang hampir dua tahun menyandang status tersangka itu ditangkap saat tengah mengikuti kegiatan Pendidikan Komisi bersama 44 anggota DPRD Sragen di Hotel Horizon, Solo, Jumat (8/3) malam sekira pukul 23.30 WIB.

Ia dijemput paksa empat personel penyidik Tipikor Reskrim dari kamar No 212 tempatnya menginap. Meski sempat bersitegang dengan aparat, Anggota DPRD asal Dukuh Tempurejo, Jambangan, Kecamatan Mondokan itu akhirnya menyerah tanpa perlawanan untuk kemudian digelandang ke Mapolres Sragen. Dalam penangkapan itu dipimpin Kanit Tipikor Reskrim, Ipda Aji Wiyono.

Informasi yang dihimpun, saat ditangkap, Alim tengah istirahat sendirian di dalam kamar. Penangkapan yang berlangsung mendadak dan mendekati tengah malam itu sempat membuat kaget anggota DPRD yang mayoritas sudah terlelap. “Ya, tadi yang bersangkutan (Alim Suratno-red) sudah dikirim ke LP dengan status tahanan titipan penyidik. Dia ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos pondok pesantren tahun 2008,” ujar Kapolres Sragen, AKBP Susetio Cahyadi, melalui Kasatreskrim AKP Yohanes Trisnanto, ditemui usai mengantar tersangka ke LP, Sabtu (9/3).

Sekadar diketahui, Alim sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat dari Polda Jateng bulan Juli tahun 2011. Yang bersangkutan dijerat dengan dugaan tindak  pidana korupsi dengan menyunat dana bantuan sosial untuk 11 Ponpes dan masjid di Sragen tahun 2008.

Modus yang digunakan, tersangka menawarkan bantuan dana Bansos untuk Ponpes dari APBD 2008 lalu yang nominalnya antara Rp 50 juta-Rp 75 juta. Setelah dana cair, ternyata tidak diberikan secara utuh melainkan disunat oleh tersangka dengan alasan untuk setoran administrasi, atasan dan partai.

Tragisnya, dana sunatannya lebih besar dari sisa yang diterima ponpes. Misalnya, untuk bantuan yang nilainya Rp 50 juta hanya diberikan Rp 15 juta sampai Rp 17,5 juta. Sementara untuk bantuan dengan nominal Rp 75 juta hanya diberikan Rp 20 juta saja.  Kasus ini mencuat setelah para pimpinan Ponpes mengadu ke LSM Mega Bintang Surakarta dan diteruskan dengan laporan resmi ke Polres Sragen pada tanggal 10 Februari 2010, lalu.

Sementara, usai dijemput dari Solo, Alim langsung digelandang dan diinapkan ke Mapolres. Setelah menandatangani administrasi, yang bersangkutan kemudian dikirim ke LP Kelas II A kemarin pagi. Pengiriman dipimpin langsung Kasatreskrim, AKP Yohanes Trisnanto dan dikawal tim dari penyidik Tipikor Reskrim dengan mobil Polres.

Saat dicegat wartawan sebelum masuk mobil, Alim yang didampingi kuasa hukumnya, Bambang Triyono, sempat menolak istilah ditangkap paksa dan tetap yakin tidak bersalah. “Ini bukan penahanan tapi proses hukum. Saya terima dan saya yakin nanti keadilan di persidangan,” ujarnya singkat.

Kapolres AKBP Setio mengungkapkan penangkapan Alim dilakukan setelah mendapat petunjuk dari jaksa yang menyatakan berkas kasus tersebut sudah lengkap (P21). Pihaknya juga menegaskan penangkapan dilakukan sebagai wujud komitmen Polres dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “Kami hanya menjalankan sesuai prosedur hukum. Ketika berkas sudah P21 dan harus ditindaklanjuti ya tetap kami proses,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB Sragen, Mukafi Fadli mengaku belum mendapat surat pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait penangkapan Alim. Namun, ia menegaskan jika saat ini Alim bukan lagi kader PKB karena sudah diberhentikan oleh DPP PKB per 28 Desember 2011.

Kuasa hukum tersangka, Bambang Triyono mengaku tidak mempersoalkan proses penangkapan yang menurutnya masih dalam koridor hukum. Hanya saja, ia mempertanyakan penangkapan dan pelimpahan ke LP yang dilakukan pada hari libur (Sabtu) sementara proses kasus tersebut sudah berjalan sejak tahun 2011. Namun, pihaknya akan segera mengajukan upaya penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian.“Ini kan hari Sabtu, mestinya kalau memang dilimpahkan kan pas hari masuk. Dari klien saya juga belum ada surat pemberitahuan untuk menyerahkan diri. Tapi kita tunggu dan buktikan di pengadilan. Yang jelas klien saya sudah kooperatif,” tukasnya.

Wardoyo