ilustrasi

ilustrasi

KLATEN – Sebanyak 437 Calon Legislatif (Caleg) akan bertarung untuk memperebutkan 50 kursi di DPRD Klaten pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Klaten Bidang Hukum, Pengawasan, Data dan Informasi, Siti Farida, mengatakan 437 Caleg dari 12 Partai Politik (parpol) peserta Pemilu 2014 telah diterima KPUD Klaten pada Senin (22/4). Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi dokumen masing-masing Caleg.

“Dokumen seluruh  Caleg yang akan mengikuti pesta demokrasi masih diteliti KPUD Klaten sebagai proses verifikasi data masing-masing Caleg,” paparnya, Selasa (23/4). Ia menjelaskan dari total 437 Caleg terdapat 157 Caleg perempuan. Caleg perempuan paling banyak diusung oleh Partai Demokrat yang mencapai 19 Caleg perempuan. “Jumlah caleg paling banyak berasal dari Partai Gerindra, PKS dan Partai Golkar. Masing-masing jumlahnya 50 Caleg atau sesuai dengan batas maksimal Caleg yang ditentukan dalam peraturan tentang Pileg,” kata Farida.

Sementara untuk partai paling sedikit menyerahkan daftar Caleg adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Menurutnya, pengurus partai tersebut hanya menyerahkan lima nama caleg ke KPUD. Kemudian PBB yang menyerahkan 12 caleg.Namun jumlah caleg yang diserahkan masih dapat berubah. “Karena partai masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Yang jelas ketentuannya jangan sampai melebihi batas maksimal jumlah caleg,” ujarnya.

Farida menambahkan, dari 12 partai peserta pemilu  mayoritas menyerahkan  daftar Caleg pada hari terakhir (22/4). KPUD saat ini sedang bekerja keras untuk meneliti data-data yang sudah disampaikan ke KPUD. “Jika ada kekurangan data atau data yang tidak jelas maka partai dapat melakukan perbaikan pada tanggal 9 hingga 22 Mei mendatang,” imbuhnya.

Penelitian yang akan dilakukan KPUD mulai dari keterwakilan perempuan, penempatan Caleg perempuan. Kemudian apakah Caleg yang berasal dari perangkat desa sudah mengundurkan diri atau belum. “Kami mempersilahkan partai yang ingin melakukan koordinasi. Sehingga jika ada yang belum jelas dapat disampaikan, tujuannya agar saat batas waktu yang ditentukan untuk memperbaiki tidak terjadi kerancuan,” tukasnya. Angga Purnama