Gerindra Kritisi Pemkab Sukoharjo

Gerindra Kritisi Pemkab Sukoharjo

631
KUNJUNGAN BAMBANG RIYANTO--Ketua DPC Gerindra Sukoharjo, Bambang Riyanto (tengah) berbincang dengan Pemimpin Umum Joglosemar, S Haryadi (kiri) saat berkunjung ke Kantor Joglosemar di Solo, Selasa (9/4). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
KUNJUNGAN BAMBANG RIYANTO–Ketua DPC Gerindra Sukoharjo, Bambang Riyanto (tengah) berbincang dengan Pemimpin Umum Joglosemar, S Haryadi (kiri) saat berkunjung ke Kantor Joglosemar di Solo, Selasa (9/4). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Sukoharjo mengkritisi sejumlah kebijakan dan pembangunan Kota Makmur yang dinilai tidak populis. Hal itu disampaikan Ketua DPC Gerindra Sukoharjo, Bambang Riyanto yang juga mantan bupati, saat berkunjung ke kantor Joglosemar, Selasa (9/4). Kunjungan Bambang diterima langsung oleh Diretur Utama PT Joglosemar Prima Media, S Hariyadi, serta Pimpinan Redaksi, Anas Syahirul.

Disampaikan Bambang, ada beberapa kejanggalan yang terjadi di tubuh Pemkab Sukoharja. Ia mencontohkan, banyak badan jalan di pusat kota Sukoharjo yang mengalami kerusakan yang cukup parah, namun belum diperbaiki. Ia juga mengkritik pembangunan Pasar Ir Soekarno yang menelan dana hingga Rp 24 miliar dan masih mangkrak. “Kalau seperti itu kan masyarakat yang terkena imbas langsung, fasilitas publik menjadi terganggu,” tukas Bambang.

Baca Juga :  Deretan Kampus di Solo Ini Selenggarakan Salat Id

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama dan Pimpinan Redaksi Joglosemar menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya penyampaian informasi dan masukan kepada redaksi. “Joglosemar didirikan memang bertujuan sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan birokrasi sehingga terjadi transfer informasi yang lancar dan dengan kebenaran yang akurat,” ungkap Hariyadi.

Baca Juga :  Open House Lebaran Pemkot Surakarta, 1.400 Porsi Makanan Siap Sambut Wong Solo

Sementara Pimpinan Redaksi Joglosemar berjanji akan menindaklanjuti informasi itu di lapangan. “Nanti akan kami follow up dengan pemberitaan. Akan kami sampaikan fakta yang ada di lapangan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Kami sampaikan apa adanya, karena memang itu sudah menjadi tugas kami sebagai jurnalis,” jelas Anas.

Selai itu, Bambang juga melihat banyak pejabat yang penempatannya tidak sesuai dengan dasar keilmuannya. “Disinyalir ada pula mobilisasi perangkat desa terkait pemenangan kandidat tertentu,” pungkasnya. Adilla Prasetyo Wibowo

BAGIKAN