Warga Jangan Tergiur Dana Kompensasi!

Jangan sampai muncul lagi tower-tower yang tidak berizin.” Sunarno | Anggota Komisi I DPRD Sukoharjo

ilustrasi

ilustrasi

SUKOHARJO- Masyarakat diimbau agar tidak tergiur pada dana kompensasi dalam pendirian tower milik salah satu penyedia layanan telekomunikasi. Hal ini terkait rencana pendirian tower di Dukuh Blimbing RT 2/ RW VII Desa Luwang Gatak.

Apalagi beredar informasi sudah ada tujuh warga di sekitar lokasi sudah menandatangani surat persetujuan. Mereka diiming-imingi dengan uang kompensasi sebesar Rp 5 juta per kepala keluarga (KK).

Anggota Komisi I DPRD Sukoharjo, Sunarno meminta kepada masyarakat untuk cermat dalam memberikan persetujuan. “Khusus kasus tower di Desa Luwang ini, pihak provider lebih memilih melakukan pendekatan kepada pemilih lahan yang ketempatan dan warga dengan menjanjikan kompensasi. Padahal itu tidak dibenarkan karena mereka harus mengurus izin resmi ke Pemkab Sukoharjo. Masyarakat jangan tergiur pada kompensasi,” jelas Sunarno, Kamis (25/4).

Politisi asal PKS itu memaparkan, pemilik menara telekomunikasi harus mengantongi sejumlah izin dari Pemkab maupun Lanud Adi Soemarmo Boyolali terlebih dahulu. “Jangan sampai muncul lagi tower-tower yang tidak berizin. Ketika sudah berdiri, mereka baru mengurus izin,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, Suryanto mengaku belum menerima laporan terkait tower  di Desa Luwang itu. Namun, melihat kasus tersebut, pihaknya meminta kepada Pemkab untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin. Apalagi, ada sebagian masyarakat yang menolak, dalam hal ini MIM Luwang. “Pemkab harus melakukan analisa terlebih dahulu. Mereka jangan tergesa-gesa dalam mengeluarkan izin. Ya bisa dikatakan harus berhati-hati,” kata Suryanto.

Disinggung mengenai banyaknya kasus tower yang muncul di Sukoharjo, menurutnya ada sejumlah faktor. Di antaranya pemilik tower memang sengaja berbuat curang, petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) yang kurang tegas atau justru masyarakat yang tergiur pada nominal kompensasi yang ditawarkan.

Sebelumnya, pihak Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Luwang menolak rencana pembangunan tower di lahan milik Tuminah, warga setempat. Selain dinilai mengganggu kesehatan anak didiknya, tower itu juga mengancam keselamatan 57 siswa. Pertimbangannya, jarak antara tower dan sekolah hanya 10 meter, padahal ketinggian menara telekomunikasi itu puluhan meter dari permukaan tanah. Murniati