ilustrasi

ilustrasi

KLATEN – Kasus perselingkuhan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Klaten tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Djaka Purwanta menanggapi  sanksi yang diberikan kepada beberapa PNS, Rabu (1/5) lalu.

“Kasus perselingkuhan di Klaten memang tinggi, khususnya di dunia pendidikan,” ungkap Djaka. Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya PNS di Klaten yang mendapatkan sanksi dari BKD. Dan enam PNS yang di sanksi tersebut dua di antaranya berprofesi sebagai guru.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan di kalangan dunia pendidik ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kabupaten Klaten, Pantoro mengaku kecewa. “Padahal salah satu kepala sekolah itu sangat aktif dan selalu bekerja dengan baik. Tapi mungkin khilaf sehingga sampai terkena kasusu perselingkuhan,” ungkapnya, Rabu, (1/5) malam. Partono mengatakan pihaknya sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan para tokoh, pejabat dan petinggi khususnya di lingkungan pendidikan Klaten agar bisa memberi contoh yang baik. “Mereka seharusnya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, serta selalu menjaga martabat pendidik khususnya moral mereka. Apalagi, Diknas sedang gencar-gencarnya menerapkan pendidikan karakter,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutan Bupati Klaten, Sunarna, yang diwakili oleh Purwanto dalam acara Malam Tirakatan Hardiknas berpesan agar kalangan pendidikan bisa mensinergikan empat pilar pendidikan agar bisa lebih maju dan mampu mencetak generasi unggul. “Maka dari itu semua harus bisa mengatasi godaan khususnya yang menyusup dalam teknologi, sehingga jati diri dan karakter bangsa bisa terbentuk,” katanya. Dan dalam upacara Hardiknas yang digelar di Alun-Alun Klaten, Bupati Kalaten, Sunarna membacakan pidato nasional Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh yang meminta maaf atas berbagai kekacauan Ujian Nasional (UN) SMA dan sederajat. Ahmad Yasin Abdullah