ilustrasi

ilustrasi

BOYOLALI - Penerapan uji coba lima hari kerja bagi PNS di lingkungan Pemkab Boyolali menuai banyak keluhan, terutama pada kualitas pelayanan masyarakat. Terkait ini, Pemkab Boyolali sedang menyiapkan tahapan evaluasi secara ketat serta perbaikan layanan.

Banyaknya keluhan ini dibenarkan oleh Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih. Menurut dia, setelah mulai diujicobakan lima hari kerja bagi PNS yang diberlakukan sejak Januari kemarin, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan optimal dari  dinas maupun instansi terkait. “Keluhan tersebut misalnya ada yang hendak mengurus surat-surat tetapi belum terlayani karena staf kantor ternyata pulang lebih awal,” ungkap Sekda, Jumat (7/6).

Atas banyaknya keluhan-keluhan tersebut, Sekda menyatakan siap menerimanya secara terbuka. Pihaknya juga mengaku akan segera melakukan pengecekan ke lapangan. Jika ternyata ditemukan kendala terkait layanan masyarakat di instansi maupun dinas, pihaknya segera menginstruksikan untuk perbaikan layanan.

Dijelaskannya, penerapan lima hari kerja tersebut setelah diujicobakan selama enam bulan akan dilakukan evaluasi. Upaya ini dilakukan guna menguji efektivitas maupun efisiensi pemberlakuan lima hari kerja tersebut terhadap layanan masyarakat.

Dengan adanya evaluasi itu, menurut Sekda dapat diketahui dampaknya terhadap kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.Sekda mengungkapkan, tahapan evaluasi tersebut akan dilakukan setelah bulan Juni ini. Indikator evaluasi penerapan lima hari kerja menurut Sekda, di antaranya meliputi efektivitas jam kerja, efisiensi, disiplin PNS, serta tingkat pelayanan kepada masyarakat. “Dari evaluasi itu, akan kami ambil kebijakan lebih lanjut terkait penerapan jam kerja bagi PNS di kemudian hari,” jelas Sekda.

Di sisi lain Sekda menjelaskan, belum optimalnya layanan masyarakat kepada masyarakat juga dipengaruhi faktor kekurangan pegawai akibat moratorium CPNS. Akibat moratorium selama dua tahun terakhir membuat Pemkab Boyolali kekurangan PNS cukup signifikan. Setidaknya dalam kurun dua tahun terakhir, jumlah PNS Boyolali menyusut lebih dari 1.500 PNS karena pensiun atau meninggal dunia.

Sehingga sampai saat ini sejumlah bidang pelayanan, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, masih banyak kekurangan tenaga guru, dokter, bidan maupun perawat. Terkait ini, Yulianto Prabowo Kepala Dinas Kesehatan menambahkan, kebutuhan tenaga kesehatan masih sangat tinggi. Namun karena keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga pihaknya berupaya mengoptimalkan yang ada. “Kendalanya karena hingga saat ini masih moraturium,” imbuh dia. Ario Bhawono