PNS BOLOS- Sidak PNS pada hari pertama masuk kerja oleh tim BKD, Satpol PP, dan Inspektorat, Senin (12/8). Sebanyak empat orang PNS Boyolali diketahui membolos kerja. Joglosemar|Ario Bhawono

PNS BOLOS- Sidak PNS pada hari pertama masuk kerja oleh tim BKD, Satpol PP, dan Inspektorat, Senin (12/8). Sebanyak empat orang PNS Boyolali diketahui membolos kerja. Joglosemar|Ario Bhawono

BOYOLALI - Hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan tim gabungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satpol PP, dan Inspektorat mendapati empat orang PNS membolos pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran, Senin (12/8).

Keempat PNS yang diketahui tidak masuk tanpa keterangan tersebut, berasal dari Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh (BKPPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). “Ada empat orang PNS yang tidak masuk tanpa keterangan,” ungkap Untung Rahardja, Kepala BKD, Rabu (14/8).

Selain empat orang PNS yang membolos, tim Sidak juga mendapati 46 PNS yang tidak masuk dengan izin dan sembilan PNS lainnya tidak masuk karena sakit. Sementara sejumlah PNS saat Sidak tidak berada di kantor, mereka diketahui tengah dinar luar, piket, maupun turun piket, dan tengah cuti. Untung mengungkapkan, Sidak yang dilakukan kemarin mengambil sampel di 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan total sampel PNS sejumlah 1.569 orang.

Menurut Untung, SKPD dengan jumlah PNS yang izin terbanyak adalah Kantor Kecamatan Mojosongo yang mencapai enam orang. Sementara itu di Kecamatan Cepogo, dari 19 PNS yang tidak hadir terdapat satu PNS yang tidak masuk tanpa keterangan. Namun satu orang yang tanpa keterangan tersebut menurut Untung, diketahui sedang menjalani pemeriksaan kesehatan kaitannya dengan memenuhi persyaratan pensiun.

Terkait PNS yang membolos kerja tanpa keterangan ini, Untung menegaskan pihaknya meminta supaya kepala SKPD memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang membolos maupun yang izin namun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sanksi tersebut diberikan dengan mengacu PP 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Pemberian sanksi tegas ini tidak lepas dari surat Sekda perihal pelaksanaan libur atau cuti bersama Lebaran. Dalam surat tersebut sudah ditegaskan bagi PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas akan diambil langkah-langkah penegakan disiplin serta memberikan sanksi tegas. Ario Bhawono