ilustrasi

ilustrasi

SRAGEN—Salah satu calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sragen, Saiful Hidayat mencemaskan panitia seleksi (Pansel) dalam menggelar seleksi calon anggota KPU Sragen yang kini sudah mengerucut 17 kandidat. Mantan anggota DPRD Sragen itu juga mempertanyakan ketidaklolosan Ketua KPU Agus Riewanto dan anggota KPU, Setiyadi yang sudah dua periode menjabat.

“Bagaimana bisa orang dengan gelar doktor seperti ketua KPU itu bisa tidak lolos. Apalagi dua nama itu kan sudah dua periode menjabat di KPU. Kami khawatir kalau Pansel bisa dipengaruhi oleh kepentingan atau kekuatan Parpol tertentu. Kalau benar begitu kan sebagai Caleg, kami juga patut khawatir kalau hasil seleksi KPU bisa dimainkan,” paparnya, kemarin.

Jika memang keduanya tidak memenuhi syarat atau nilainya kurang, Saiful meminta Pansel membuka hasil penilaian dari 47 peserta secara transparan. Sehingga publik dan peserta bisa tahu dan tidak ada prasangka atau asumsi negatif terhadap Pansel.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel Anggota KPU Sragen, M Jamin mengatakan penentuan kelulusan 17 nama itu didasarkan hasil tes yang sudah dijalani baik dari tes kesehatan, tertulis, dan psikotes. Ia menyampaikan dari calon yang gagal, kebanyakan memang jatuh di psikotesnya.

Menurutnya, psikotes tidak ada keterkaitan dengan tinggi rendahnya ijazah atau pendidikan seseorang. Sehingga, seseorang dengan pendidikan tinggi tidak serta merta bisa dipastikan akan bagus ketika dihadapkan pada psikotes yang ada alat ukurnya tersendiri. “Kalau tidak lolos berarti memang ada salah satu tes yang tidak lulus. Kami meluluskan itu berdasarkan nilai tes, bukan lihat orang per orang. Dan kami bekerja sesuai dengan norma serta tidak pernah punya kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik di Sragen,” tegasnya.

Ia memaklumi jika mungkin keputusan yang diumumkan kemarin memang tidak bisa membuat semua orang puas. Namun ia berharap semua menyadari bahwa dalam sebuah kompetisi atau seleksi mesti akan ada yang lolos dan gagal. Soal pengumuman nilai secara terbuka, menurut Jamin, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seperti itu. Menurutnya, meski tim bekerja bertanggung jawab kepada publik, tidak serta merta nilai harus diumumkan secara terbuka ketika tidak ada aturan yang mengharuskan. Wardoyo