JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: HMI, Kini dan Nanti

OPINI: HMI, Kini dan Nanti

607
BAGIKAN

Tiyas Nur Haryani

Anggota HMI Cabang Surakarta

 

Berbicara HMI di masa kini dan nanti, tak akan terlepas dari sejarah HMI itu sendiri. Tidak dimungkiri bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara nyata mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi Tanah Air. HMI tumbuh dengan sejarah yang besar, di Milad pertamanya HMI memperoleh apresiasi dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Besar Sudirman dalam upayanya mempertahakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Solichin, 2010).

HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang saat ini berusia 68 tahun, telah menua dengan asam garam pelbagai dinamika organisasi dan kenegaraan. Mempertahankan NKRI, mencegah dominasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang didominasi oleh partai sosialis yang berpaham komunis, memperkuat keislaman di Indonesia seiring terjadinya kemunduran pemikiran keislaman di tahun 1969 pernah HMI lalui dengan baik. Dewasa ini, musuh terbesar bangsa Indonesia adalah korupsi dan daya saing sumber daya manusia.

Tak bisa diabaikan bahwa keberadaan HMI saat ini dibayang-bayangi dengan keberhasilan peran besar HMI di masa lampau. Para kader sudah sepatutnya berkontempelasi atas manifesto perjuangan HMI menapaki dinamika tahun 1965 dalam menghadapi tekanan kuat dari Partai Komunis Indonesia (PKI). “Baiklah, HMI tidak akan saya bubarkan. Tetapi saya meminta jaminan HMI akan menjadi organisasi yang progesif dan revolusioner”, ucap Bung Karno kepada dan Saifuddin selaku Menteri Agama pada saat itu.

Sayangnya, gaung dan geliat HMI di tahun ini surut, pergerakan HMI Tampak mlempem. Keberhasilan para Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI) yang telah berafiliasi dalam berbagai partai politik, lembaga pemerintahan, akademisi dan organisasi kemasyarakatan juga tengah berhadap-hadapan langsung dengan polemik korupsi yang menimpa beberapa alumni HMI.

Korupsi yang menyeret kader harapan masyarakat Indonesia mencolok bertabrakan secara diametral dengan idealisme HMI. Korupsi di tubuh pejabat negara yang juga KAHMI membuat popularitas HMI redup di mata masyarakat dan mahasiswa.

 

Melawan Korupsi

Korupsi makin menggurita di lembaga publik bangsa Indonesia. Sekalipun Indonesia telah memiliki per-Undang-undangan Antikorupsi yaitu Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akan tetapi kasus korupsi makin marak dan mendera generasi muda yang seyogyanya menjadi agen perubahan bangsa. Korupsi yang pernah terjadi pada kader HMI menumbuhkan rasa skeptis terhadap kurikulum perkaderan HMI. Padahal, HMI adalah organisasi kader yang independen, sehingga aspek profesionalisme, moralitas, keterbukaan dan tanggung jawab seharusnya terbentuk di kalangan kader HMI.

Kurikulum pengkaderan HMI pada dasarnya telah berupaya membentuk kader yang berwawasan ke-Indonesiaan, keislaman dan kemahasiswaan. HMI sebagai organisasi kader memiliki Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang sarat makna dan bersifat global. Ironisnya, membumikan NDP yang memiliki inti pokok “iman, ilmu, amal” justru menjadi beban besar yang dipukul oleh aparat HMI kini dan sebelumnya kepada aparat dan anggota HMI baru. Lemahnya budaya membaca dan iklim diskusi di kalangan mahasiswa membuat NDP hanya menjadi mitos.

NDP lahir karena pemahaman keislaman di Indonesia di tahun 1969 mengalami degradasi. NDP bagi HMI menjadi sebuah pegangan perjuangan dan ideologi yang berlandaskan khitah keislaman. Islam, iman dan ilmu mengajarkan pada kebaikan yang melahirkan keadilan demi kemaslatan umat. Sedangkan perilaku korup bertentangan dengan ajaran-ajaran islam, akan tetapi khilafiyah manusia dalam tindak pidana korupsi sungguh tak mampu diberantas dengan mudah.

Lingkungan akademis dan masyarakat yang semakin kompleks, juga makin membutuhkan formulasi pendidikan antikorupsi bagi kader HMI sebagai sasaran jangka pendek dan masyarakat dalam jangka panjangnya. Sangat memungkinkan korupsi adalah hal-hal kecil di sekitar kita yang dijumpai sejak kita kecil.Pemberatasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan rentang waktu satu atau dua kali diskusi menyoal korupsi. Keberasaan organisasi kemahasiswaan memegang andil dalam membangun budaya yang bersih dari korupsi, terlebih mahasiswa adalah agen perubahan bangsa.

HMI dewasa ini juga harus menghadapi lingkungan globalisasi yang menuntut mahasiswa berkeinginan segera menuntaskan studinya dengan sedikit waktu berorganisasi dan berdiskusi perihal analisis sosial di luar kelasnya. Tantangan hiruk-pikuk bangku perkuliahan saat ini, berpotensi membuat jenjang perkaderan HMI terdistorsi dalam membentuk kader yang profesional, bermoral, menjunjung keterbukaan dan tanggung jawab.

Buya Syafii Maarif pernah melihat kemunduran HMI pada tahun 1985, yakni menurunnya jumlah mahasiswa yang masuk ke dalam HMI (Solichin, 2010). Kondisi yang sama masih dijumpai hingga saat ini, hal tersebut disebabkan formulasi perkaderan, citra dan tawaran yang diberikan HMI tidak mampu lagi menjawab kebutuhan mahasiswa.

Minimnya jumlah kader yang dimiliki HMI terkadang membuat aparat HMI lupa dan menempuh langkah-langkah instan guna mencapai target-target kuantitatif organisasi dan menggugurkan kewajiban perkaderan.

Korupsi-korupsi kecil berpotensi muncul dalam proses jenjang perkaderan, aspek profesionalitas hilang demi mencapai target kuantitatif perkaderan. Karya tulis yang tidak lagi original menjamur saat jenjang perkaderan dilakukan. Penyusunan karya tulis ilmiah yang bernafaskan keIndonesiaan, keislaman, dan kemahasiswaan turut membawa kebiasaan “salin tempel” yang menggrogoti mahasiswa. Kejujuran terkikis dalam plagiarisme maupun autoplagiarisme yang kader lakukan demi memenuhi syarat latihan kader yang diselenggarakan.

Kini dan ke depan nanti HMI dihadapkan pada formulasi pendidikan antikorupsi dalam perkaderannya. Mengembalikan geliat dan kekuatan HMI memang bukan perkara mudah untuk saat ini. Revitalisasi HMI adalah sebuah keniscayaan. Menawarkan daya tarik HMI yang sejalan dengan kebutuhan mahasiswa mampu menjadi harapan baru bagi perkaderan di HMI.

Brandstroming merupakan nilai lebih yang dimiliki HMI kemarin, kini dan nanti. Hal tersebut juga menjadi kebutuhan mahasiswa, seiring menumpuknya masalah publik yang membutuhkan curah gagasan mahasiswa. Budaya-budaya organisasi yang bersih dari korupsi-korupsi kecil patut dibudayakan dalam tubuh HMI saat ini dan nanti. HMI nanti juga menghadapi tugas untuk membentuk kader yang tangguh, responsif terhadap masalah umat, dan berprestasi dalam studinya serta tidak cepat berpuas diri terhadap apa yang telah HMI raih di masa sebelumnya.

Hal tersebut mengingat bahwa korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi bergandengan dengan korupsi-korupsi lain, salah satunya korupsi kekuasaan (Rahardjo, 2010). Korupsi kekuasaan terlihat ketika pelaksanaan kekuasaan publik tidak berkualitas, tidak jujur, sewenang-wenang, bekerja asal-asalan, melakukan pekerjaan di bawah standar. HMI kini harus mengikuti perkembangan jaman tanpa meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar dengan reinterpretasi norma-norma tersebut. Bahagia HMI.