JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: Mengingat Marsinah

OPINI: Mengingat Marsinah

257
BAGIKAN

Tiyas Nur Haryani

Alumnus Magister Administrasi Publik UNS

 

 

Marsinah, buruh perempuan yang meninggal pada 8 Mei 1993. Di usianya yang masih muda, Marsinah aktif dalam unjuk rasa buruh memperjuangkan hak buruh. Pada saat itu, kebijakan menaikkan gaji karyawan bukan angin segar bagi perubahan, bahkan hingga saat ini resistensi kenaikan upah buruh dari perusahaan-perusahaan masih terasa.

Marsinah bergerak di depan menjadi bagian dari unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 pada 3 sampai 4 Mei 1993 di PT Catur Putra Surya (CPS). Pada 5 Mei 1993 Marsinah aktif melakukan perjuangan diplomasi dengan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan buruh. Pada 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dengan bekas penganiayaan berat di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

Marsinah yang radikal, gagasan pergerakannya muncul saat dirinya mulai menjadi buruh di usia 20-an tahun. Sebelumnya, Marsinah hidup di tengah impitan kemiskinan keluarga neneknya. Namun, masa remajanya Marsinah banyak membaca dan mengkliping surat kabar sebagai asupan pengetahuan dan wawasan. Perempuan dan kemiskinan menjadi dua hal yang saling bertalian yang mencekik perempuan secara tidak langsung.

Kemiskinan kerap kali mampu membatasi akses, kontrol, manfaat dan partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Konstruksi gender menempatkan laki-laki sebagai kaum superior dan perempuan di posisi inferior, sehingga prioritas pendidikan lebih diberikan bagi anak laki-laki. Selanjutnya, kemiskinan juga mampu menjadi sebab dan akibat dalam lingkaran setan kekerasan berbasis gender bagi perempuan.

Revolusi hijau meminggirkan perempuan seperti Marsinah dari desanya sebab olah pertanian tak lagi banyak membutuhkan perempuan. Pada masa Marsinah beranjak dewasa, ani-ani yang banyak digunakan para petani perempuan sudah tergantikan oleh sabit yang lebih maskulin, mesin traktor juga telah hadir dan semakin meminggirkan perempuan dari lahan pertanian. Marsinah melakukan migrasi dari desa ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Marsinah berusaha mendekonstruksi kemiskinan dengan menjadi buruh pabrik di kota.

Revolusi industri yang dimulai pada 1750-1850 di negara maju mulai membuka peluang perempuan untuk masuk dalam sektor industri, tak terkecuali di negara berkembang. Terlebih, saat memasuk era pemanasan global banyak industri di negara maju yang dipindahkan ke negara berkembang dengan dalih menguragi sumbangan emisi gas rumah kaca dari negara industri maju.

Perempuan di negara berkembang mulai banyak yang terserap dalam industri manufaktur. Dapat kita lihat saat jam kerja pabrik usai ratusan buruh perempuan keluar dari dalam pabrik, sedikit di antaranya yang laki-laki.

Perempuan dipandang lebih fleksibel, patuh, mudah beradaptasi dan bersedia dibayar murah dalam perburuhan. Konstruksi gender yang timpang memandang perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Sehingga, upah yang diterima oleh buruh perempuan menjadi lebih rendah dibanding buruh laki-laki dengan jam kerja yang panjang. Dan, rendahnya jaminan kesehatan reproduksi buruh perempuan serta lebih rawan mengalami pemutusan hubungan kerja.

Stereotip gender membantu perempuan masuk dalam dunia industri, sebab mereka dipandang lebih ulet, sabar dan tekun maka buruh perempuan banyak diserap industri. Mereka ditempatkan pada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran.

Perempuan pekerja belum banyak yang ditempatkan pada lingkup profesional. Secara umum pola publik-domestik masih dipertahankan dalam masyarakat industri. Laki-laki sebagai pemimpin dan/atau mandor sedangkan perempuan menjadi buruhnya. Biaya hidup yang tinggi, posisi buruh perempuan yang secara individual lemah terpaksa membuat buruh perempuan dewasa ini diam tak bergeming enggan melawan pola relasi industri yang eksploitatif. Hal semacam itu adalah masalah klasik dalam sebuah relasi industrial. Kontrol perempuan yang masih lemah turut menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan kesejahteraan buruh, pengambil keputusan didominasi oleh laki-laki. Uraian tersebut senada dengan hasil kajian Khotimah (2009) tentang perempuan dalam sektor tenaga kerja bahwa pola relasi masih berlangsung maka status dan kedudukan perempuan masih lemah.

Gerakan Perempuan

Perjuangan Marsinah adalah salah satu contoh gerakan perempuan di bidang ketenakerjaan. Perjuangan Marsinah belum usai! Persoalan relasi gender di masa Marsinah masih relevan dengan kondisi yang dihadapi buruh perempuan saat ini. Persoalan buruh perempuan saat ini pun lebih kompleks.

Di antaranya persoalan buruh migran perempuan sektor informal di kawasan Asia Pasifik khususnya Malaysia yang minimnya proteksi sosial, akses dan partisipasi perempuan yang masih rendah dalam pendidikan. Masalah, outsourching, gerakan industri yang saat ini secara terstruktur dan masif masuk ke dalam rumah pekerja perempuan yang menggeser area domestik perempuan dan anak-anaknya. Rendahnya jaminan kesehatan reproduksi buruh perempuan sebagai bagian penegakkan hak buruh perempuan dan permasalahan gender serta fasilitas publik yang sifatnya cross cutting isue.

Peralihan Orde Baru ke Reformasi memberi ruang bagi gerakan perempuan dalam menghasilkan anak tangga guna mencapai kesejahteraan yang adil dan setara bagi perempuan di segala bidang kehidupan. Era reformasi lebih membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, sosial dan ekonomi, berbeda dengan Orde Baru yang menomor duakan perempuan sekadar sebagai sayap dari lak-laki. Oleh sebab itu, gerakan perempuan yang saat ini cenderung masuk dalam sistem, harapannya semakin banyak melahirkan Marsinah-Marsinah baru dengan idelogi politik, strategi, taktik gerakan perempuan yang lebih tersistematis, aktif dan berperan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Komitmen politik jaminan kesejahteraan buruh dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi seperti cuti haid, cuti melahirkan, cuti menyusui dan cuti keguguran perempuan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan. Akan tetapi, implementasi politis para pemberi kerja seringkali rendah karena desakan permintaan pasar yang tinggi. Hak cuti melahirkan kadang tidak mampu dipenuhi secara penuh selama 1,5 bulan sesudah melahirkan, pemutusan hubungan kerja bagi buruh perempuan yang hamil menjelang masa kelahirannya masih kerap terjadi.

Selain itu, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami kondisi fluktuatif dan masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  (TPAK) laki-laki. Data Survei Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2006-2013 menunjukkan pada tahun 2013 TPAK laki-laki di Indonesia sebesar 83,58 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 50,28 persen. Angka itu menurun dari tahun 2012 sebesar 51,38 persen dan TPAK laki-laki sebesar 84,42 persen. Tahun 2009 TPAK perempuan sebesar 50,99 persen dan TPAK laki-laki sebesar 83,65 persen.

Perlu diingat bahwa struktur angkatan kerja perempuan didominasi latar belakang pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan buruh perempuan harus ditangani dari hulu ke hilir. Lintas sektor perlu bekerja bersama-sama, mulai dari peningkatan akses dan partisipasi pendidikan perempuan, pembukaan lapangan kerja profesional bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan di lingkungan kerja

Bagaimana pendapat Anda..?