OPINI: Tantangan Kota Cerdas

OPINI: Tantangan Kota Cerdas

146
Kirab Budaya Gerebeg Sudiro 2015, Minggu (15/02/2015) di kawasan Pasar Gede Solo. Foto: Maksum N F
Pasar gede, salah satu ikon Kota Solo | Foto: Joglosemar/Maksum N F

Tiyas Nur Haryani

Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret

 

Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Kota Surakarta yang berhasil dinobatkan sebagai salah satu peraih penghargaan Smart City (Kota Cerdas) dari Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerja sama dengan salah satu media nasional. Sebagai kota modern yang terus berkembang, tak mengherankan jika Kota Surakarta berhasil memenuhi pemeringkatan indeks kota cerdas. Penilaian kota cerdas menjadi tolak ukur baru dalam pensifatan kota. Batasan konsep kota cerdas dari Harian Kompas selaku mitra Bappenas dalam menyusun penilaian kota cerdas ialah kota yang mampu mengambil langkah cerdas dalam perekonomian, sosial dan lingkungan.

Dalam pensifatan ini, sebuah kota dianggap sebagai kota cerdas saat mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang terampil dalam perekonomian, meningkatnya kesejahteraan warga, terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat, kenyamanan lingkungan sosial juga kelestaraian alam, ada interaksi timbal balik antara warga dengan pemerintahan dalam forum akuntabilitas sosial, terpenuhinya pelayanan dasar, dan adanya tata ruang kota yang ramah tak terkecuali bagi kelompok rentan perempuan, anak, lansia dan disabilitas selaku entitas warga kota.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, penilaian kota cerdas menuntut terciptanya pemerintah kota yang responsif, akuntabel dengan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meminimalisir terjadinya birokrasi dengan biaya tinggi. Sedangkan menurut Yosca mengutip dari Joglosemar (24/8), bahwa kota yang cerdas berarti telah mampu melayani dan memenuhi kebutuhan warganya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan manajemen pemerintah yang baik, pelayanan dasar yang aksesibel, adanya sistem pengaduan dan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses warganya.

Jika dikupas satu per satu sudahkah pencapaian indikator-indikator tersebut memberi manfaat warga Kota Surakarta khususnya dalam mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi yang aksesibel demi meningkatkan kontrol warga dalam pelaksanaan pemerintahan. Jawabannya, tentu sudah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras.

Indeks Kota Cerdas mengingatkan penulis pada gagasan pertumbuhan cerdas yang ditawarkan almarhum Prof  Eko Budihardjo pada tahun 2010. Prof. Eko Budihardjo pernah mengelaborasi gagasan milik Portney (2003) yang menyatakan bahwa pembangunan kota seharusnya memperbaiki mutu hidup warga atas nama peradaban umat manusia.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Kemudian Prof. Eko Budihardjo menawarkan gagasan pertumbuhan cerdas agar kota bisa berkelanjutan dan layak huni. Jika dicermati gagasan pertumbuhan cerdas terasa lebih human governance. Prof. Eko Budihardjo (2010) melihat bahwa permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan sosial yang lengkap dan terpadu mampu menumbuhkan kohesi sosial antarwarganya. Dengan demikian warga juga mampu ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Sekiranya konsep pertumbuhan cerdas dapat menjadi tandingan dari konsep kota cerdas untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

 

Kehadiran E-Goverment

Secara tidak langsung indeks kota cerdas juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangan E-goverment. Harapan besar bertumpu dalam pengembangan E-goverment agar terwujud pelayanan publik yang lebih baik. Peningkatan pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan permintaan kualitas layanan publik akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna melayani dan memecahkan masalah publik. Hal tersebut dipandang sebagai bola pijar pembangunan kota sebagai tempat hidup yang menyejahterahkan.

Mesin penguasa yang sebelumnya masih didominasi oleh birokrasi, perlahan E-goverment hadir dalam proses interaksi pemerintah dengan warganya. Cikal bakal E-government yang dirintis sejak era Soeharto di tahun 1997 dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam otomatisasi pengelolaan data di pemerintahan ditindak lanjuti di era Megawati  dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Sejak reformasi pola-pola pemberdayaan masyarakat semakin meningkat. Fungsi kontrol sosial dan politik menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam tata kelola pemerintahan. Kehadiran E-gov mampu memberi ruang mekanisme komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakatnya.

Akan tetapi perlu kita ingat, perjalanan E-goverment di Indonesia tidak melaju secara serentak. Falih Suaedi (2010) pernah menemukan fakta dalam penerapan E-goverment di Indonesia bahwa sejumlah lembaga pemerintahan mampu menerapkan E-goverment, namun sebagian yang lain baru mempersiapkan dengan aneka kendala dan hambatan yang dihadapi, khususnya faktor sumber daya manusia.

Baca Juga :  Sekolah Inklusi Gender

Menurut Riggs (1985) masyarakat prismatik akan muncul pada kondisi tersebut. Layaknya cahaya yang ditarik garis linier, masyarakat prismatik terletak di antara kondisi tradisonal dan modern. Birokrasi pemerintahan dan warga kota dalam kota cerdas hendaknya tidak lagi mempertahakan cara-cara manual disaat proses-proses digital telah diadopsi.

Kekhawatiran tersebut layak dipertimbangkan mengingat pemanfaatan TIK oleh masyarakat Indonesia untuk hal yang produktif masih rendah. Jika kondisi sumber daya manusia masih gagap teknologi makan anggaran publik yang digunakan untuk segala perencanaan dan pelaksanaan elektonik government menjadi tidak efektif.

Indonesia dapat belajar dari negara-negara maju dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor publik tidak hanya ditujukan fokus pada efisiensi dan efektivitas tetapi juga untuk memberdayakan warga dengan membuka aksesibilitas dan ruang interaktif antara pengguna layanan dan penyedia layanan publik. Top of Form

Berikutnya, melihat potret pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tantangan kota cerdas secara ekonomi adalah kemampuan pemerintah dan swasta dalam memberdayakan masyarakatnya. Jika dalam mencapai kota cerdas tidak dibarengi dengan upaya pencerdasan seluruh lapisan masyarakat desa dan kota dikhawatirkan terjadi kegagalan penyerapan tenaga kerja lokal yang berkompeten terlebih saat dihapakan pada gerbang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tidak diharapkan jika pencapaian kota cerdas hanya menjadi macan kertas, dimana dalam upaya mencapai kota cerdas lapisan pemerintahan cenderung gencar melakukan membangun fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur, sedang pembangunan kapasitas sumber daya manusianya yang sifatnya tidak kasat mata masih belum terpenuhi dan banyak luput dari perhatian pemerintah.

Ada pekerjaan rumah besar dalam menggarap kota cerdas, pembangunan sumber daya manusia baik di sisi pemerintah, swasta dan masyarakat akar rumput tidak boleh dinafikan.Bottom of Form Keberlanjutan kota cerdas perlu dipertahankan oleh daerah dengan diikuti pertumbuhan yang cerdas. Prof. Eko Budihardjo (2010) mengingatkan bahwa aspek prosedural yakni pelibatan aktif warga kota dalam perencanaan dan subtansial pada perlunya prinsip-prinsip pengembangan ekonomi dan pelestaraian lingkungan menjadi tantangan bagi pertumbuhan cerdas di segenap kota di Indonesia. Selamat bekerja bersama!

BAGIKAN