Ini yang Membuat Usulan Tujuh Kecamatan Terkait Pupuk Bersubsidi Ditolak

Ini yang Membuat Usulan Tujuh Kecamatan Terkait Pupuk Bersubsidi Ditolak

35
ilustrasi kegiatan pertanian

SRAGEN – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen mengaku harus memutar otak menyusul penolakan usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi 2017 untuk tujuh kecamatan.

Pasalnya, usulan di tujuh kecamatan dari 20 kecamatan di Sragen, hingga kini masih ditolak oleh sistem informasi manajemen pangan Indonesia (SIMPI) karena ketidaksesuaian data.

Tujuh kecamatan yang belum bisa masuk pusat itu masing-masing Gesi, Gemolong, Jenar, Kedawung, Ngrampal, Plupuh dan Sidoharjo.

Penolakan dikarenakan masih ada selisih antara penetapan alokasi di SIMPI dengan usulan dari kecamatan. Selisih itu muncul akibat jumlah usulan RDKK masih di bawah dengan alokasi yang ditetapkan pusat.

“Karena alokasinya melebihi RDKK sehingga data tidak bisa masuk dan langsung ditolak sistem. Normalnya usulan itu memang lebih tinggi dari alokasi. Problemnya di tujuh kecamatan itu memang belum semua data petani masuk sehingga mungkin usulannya masih di bawah alokasi,” papar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sragen, Muh Djazairi.

Baca Juga :  BPR Gencarkan Produk Kredit Melawan Rentenir

Atas kendala itu, pihaknya bersama dinas terkait, Dinas Pertanian, sudah berkoordinasi untuk mencari solusi persoalan itu. Menurutnya, hanya ada dua solusi guna menyelamatkan alokasi tujuh kecamatan itu.

Pertama dengan memisahkan alokasi pupuk untuk tanaman perkebunan seperti tebu, atau tetap mengusulkan ke pusat dengan data yang ada sekalipun risikonya akan ada petani yang tidak mendapatkan jatah.

Baca Juga :  Wedding Exhibition 2017 Usung Konsep Rustic

“Karena petani ada yang belum mau setor KTP dan pipil pajak. Jadi belum masuk data sehingga jumlah RDKK-nya jadi berkurang. Selisih itu terjadi tidak untuk semua jenis pupuk. Misalnya di Plupuh itu ada selisih jenis Urea 875.185 ton,” terangnya.

Ditambahkan, usulan RDKK itu sangat penting mengingat sebenarnya usulan data ke SIMPI sudah ditutup akhir 2016 lalu.

Sementara, untuk susulan tahun 2017, juga belum bisa dipastikan apakah masih diterima atau tidak oleh pusat.

Sejauh ini jumlah petani yang sudah memasukkan data untuk kartu tani sekitar 85 persen dengan jumlah petani mencapai 95.450 orang.

Wardoyo

BAGIKAN