PB XIII Diminta Jumenengan Sendiri, Kok Bisa ? Begini Kata Walikota dan...

PB XIII Diminta Jumenengan Sendiri, Kok Bisa ? Begini Kata Walikota dan Dewan Adat

308
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
SATGAS PANCA NARENDRA- Warga tengah melintas di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Senin (3/4). Tim Satgas Panca Narendra, menggelar jumpa pers di Sasono Putro, terkait dengan pembongkaran sekat pembatas area dalam keraton pada kemarin Minggu (2/3/2017).

SOLO – Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Subagiyo HS akhirnya bertemu dengan dua kubu yang berkonflik di Keraton Kasunanan Surakarta, yakni kubu Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan kubu Dewan Adat, Kamis (6/4).

Hanya saja, pertemuan dengan kedua kubu digelar secara terpisah.  Pertemuan dengan kubu PB XIII digelar di kediaman Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi, yakni di Sasana Putra, sedangkan dengan Dewan Adat di Sasana Sewaka.

Terlebih dulu Walikota Surakarta dan anggota Wantimpres bertemu dengan kubu PB XIII Hangabehi, tampak Tim Panca Narendra ataupun kerabat keraton lainnya. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sebentar, kemudian menuju ke dalam keraton lewat pintu belakang.

Baca Juga :  Cegah SKTM Fiktif, SMA Negeri di Solo Perketat Verifikasi Dokumen Berkas Siswa Gakin

Di sana Walikota disambut oleh KGPH Puger bersama GKRa Wandasari Koes Moertiyah, GKRa Indriah, GKRa Isbandiyah ataupun GKR Timur  Rumbai serta abdi dalem lainnya.

Dalam pertemuan Walikota dan Wantimpres menyampaikan tujuan kedatangannya  untuk menyampaikan instruksi dari Presiden. Namun demikian, KGPH Puger, GKRa Wandasari Koes Moertiyah dan lainnya balas menyampaikan uneg-unegnya mengenai konflik yang terjadi.

“Pertemuan ini untuk silahturahim dan menyampaikan mengenai rencana penyelenggaraan tingalan Dalem Jumenengan, 22 April mendatang,” terang Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan usai bertemu dengan Dewan Adat, Kamis (6/4).

Pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan mengenai tingalan dalem Jumenengan, 22 April mendatang. Dari hasil pertemuan itu, kubu Dewan Adat akan tetap menyelenggarakan tingalan, namun dengan Tari Bedaya Kewatang tanpa ada PB XIII Hangabehi lenggah di dampar kencana. Sedangkan PB XIII Hangabehi diminta menyelenggarakan di kediaman pribadinya.

Baca Juga :  Waspada Uang Palsu, BMPD Imbau Penukaran Uang Baru di Tempat Resmi

Namun kemungkinan tingalan dalem Jumenengan bisa dilakukan di satu tempat dan dihadiri PB XIII, nantinya hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dibahas.

“Belum ada kesepakatan, di sini tetap menyelanggarakan jumenengan tapi tanpa peringatan penobatan Raja. Mareka beralasan Raja dianggap menyalahi adat dan itu merupakan internal keluarga,” paparnya.

1
2
BAGIKAN