133 Kendaraan Dinas Pemkot Surakarta Tanpa BPKB, Kok Bisa ?

133 Kendaraan Dinas Pemkot Surakarta Tanpa BPKB, Kok Bisa ?

17
Pemkot Surakarta

SOLO – Sebanyak 133 kendaraan dinas baik roda dua maupun empat di lingkungan Pemkot Surakarta tidak disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau secara umum disebut sebagai bodong.

Hal itu menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2016.

Dalam LHP-nya BPK memaparkan kendaraan bermotor milik Pemkot Surakarta sebanyak 1.517 yang terdiri dari 843 unit roda dua, 84 unit roda tiga, dan 490 unit kendaraan roda empat.

Hanya saja, saat dilakukan pengecekan ternyata hanya ada 1.384 unit kendaraan yang dilengkapi dengan BPKB, yakni 905 BPKB kendaraan roda dua, 84 untuk roda tiga, dan 395 untuk roda empat, Artinya, ada selisih 133 kendaraan yang tidak memiliki BPKB.

133 kendaraan itu terbagi atas 38 kendaraan roda dua dan 95 roda empat. Ratusan kendaraan itu tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca Juga :  Dalam Enam Bulan, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 958,1 Miliar

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surakarta, YF Sukasno mempertanyakan perihal keberadaan kendaraan dinas yang tidak disertai BPKB.

Pasalnya, selama ini APBD mengucurkan dana untuk pengadaan kendaraan dinas lengkap dengan aksesoris dan surat-suratnya, termasuk BPKB.

“Masalahnya, apakah BPKB itu hilang/ rusak atau alasan lainnya. Nah, itu yang belum diketahui karena di rapat Banggar kemarin tidak membahas soal itu,” tegasnya, Kamis (18/5/2017).

Dikatakan dia, masalah itu menjadi catatan bagi Pemkot apakah memang ketidakadaan BPKB itu disengaja atau tidak. Karena pada intinya, semua kendaraan dinas harus disertai dengan BPKB.

Menurut aturan, pengguna kendaraan dinas hanya memegang STNK. Sedangkan BPKB disimpan di masing-masing SKPD.

“Nah, SKPD memiliki petugas yang memiliki kewajiban untuk menyimpan BPKB dan membayar pajak setiap tahunnya. Jadi, kalau pengguna kendaraan ditanyakan soal BPKB tentu mereka tidak tahu,” ujar dia.

Kasno meminta Pemkot segera menelusurinya. Kalau pun BPKB itu hilang, tentunya harus mengurus surat kehilangan dari pihak kepolisian.

Baca Juga :  Kokam Muhammadiyah Turut Jaga Jebres Bersalawat

Kalau pun rusak atau yang lainnya harus segera dilengkapi karena surat-surat itu sangat penting.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta, Sugiyatno menjelaskan temuan itu sudah ditindaklanjuti Pemkot.

Hasilnya, dari 133 kendaraan yang tidak dilengkapi BPKB, saat ini hanya tersisa 47 unit yang masih bermasalah.

“Saat ini tinggal 47 unit yang belum bisa kami urus BPKB-nya. Karena 16 Mei lalu ada 63 kendaraan yang BPKB-nya selesai kami urus dan sudah jadi. Sedangkan, sisanya saat ini masih dalam proses,” tegasnya.

Sebanyak 47 kendaraan tersebut, lanjut dia, berasal dari hibah Pemprov dan pemerintah pusat tahun 2001. Pemkot kesulitan mengurus BPKB karena pemberi hibahnya sampai saat ini tidak meresponnya. “Kita sudah ajukan surat permohonan tapi belum ditanggapi,” ujarnya.

Murniati

BAGIKAN