Begini Kemarahan Relawan Yuni-Dedy dan DPRD Lihat Kisruh Lelang Proyek Jalan di...

Begini Kemarahan Relawan Yuni-Dedy dan DPRD Lihat Kisruh Lelang Proyek Jalan di Sragen

4426
JALAN RUSAK- Sebuah memedi jalan terlihat berada di jalur Ring Road Selatan Sragen yang kondisinya rusak parah dan banyak menimbulkan kecelakaan, Selasa (9/5). Foto : Wardoyo

SRAGEN– Kisruh lelang proyek jalan APBD 2017 yang tak kunjung usai terus memantik kecaman dari berbagai pihak. Tak hanya rekanan dan DPRD, relawan pendukung pemerintahan Yuni-Dedy pun ikut angkat suara mengecam kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dianggap memperkeruh lelang sehingga perbaikan jalan rusak tak kunjung dimulai.

Salah satu relawan Yuni-Dedy, Agung Nartin asal Teguhan, Sragen Wetan menyayangkan kisruh lelang proyek jalan yang hingga kini tak kunjung usai. Hal itu berdampak terhadap kondisi kerusakan jalan di Sragen yang semakin parah dan kian memperburuk keadaan.

Tak hanya mengganggu akses transportasi, kerusakan jalur-jalur utama yang hingga kini belum juga diperbaiki, telah memicu hujatan warga. Karenanya ia mendesak DPU dan bupati agar lebih tegas dan mengesampingkan kepentingan segelintir pihak demi masyarakat.

“Kami enggak ada tendensi apa-apa. Sebagai warga dan relawan, kami punya tanggungjawab moral mengawal agar program dan visi misi bupati agar infrastruktur segera diperbaiki. Kasihan, rakyat sudah terlalu lama menunggu dan geram. Ibarat penyakit, kerusakan jalan ini sudah stadium 4, kecelakaan tinggi, ekonomi jadi terganggu,” paparnya kepada wartawan, Selasa (16/5/2017).

Baca Juga :  LPPD-LPJ Beres, Kades Jetak Isyaratkan Lanjut

Ia juga menilai kisruh yang terjadi saat ini harusnya menjadi evaluasi terhadap kinerja Kepala DPU. Pasalnya tak hanya memalukan karena baru pertama kali terjadi dalam sejarah Sragen, kisruh itu telah menyandera kepentingan masyarakat.

Relawan yang dikenal dengan Serdadu Agung Nartin itu khawatir belum mulainya perbaikan jalan bisa berimbas pada citra bupati. Terlebih, salah satu visi misi pemerintahan saat ini akan menuntaskan perbaikan infrastruktur dalam dua tahun pertama.

‘Padahal yang dilelangkan itu semua jalur utama. Apalagi sebulan lagi mudik, pasti warga pada marah lihat jalannya masih rusak,” jelasnya.

Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto juga tak habis pikir dengan kinerja DPU yang hingga kini belum juga memulai pekerjaan jalan. Padahal, APBD sudah ditetapkan sejak tanggal 26 Desember 2016. Tak hanya menjadi sasaran pertanyaan warga, lambannya pengerjaan juga berimbas pada keterserapan anggaran yang dampak buruknya bisa berbuntut penalti dana alokasi umum (DAU) dari pusat.

“Mati-matian DPRD ngebut pembahasan agar APBD digedok sebelum awal tahun. Ketika sudah digedok Desember 2016, lha kok sampai lima bulan jalan belum ada perbaikan jalan. Kalau begitu, otomatis serapan anggaran akan rendah. Imbasnya pusat akan mengurangi DAU karena penyerapannya rendah,” jelasnya.

Baca Juga :  Nama Gubernur Ganjar Disebut-sebut di Korupsi E-KTP, Ini Pandangan DPD PDIP Jateng Jelang Pilgub

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sragen, Faturrahman menilai kisruh lelang proyek yang tak kunjung usai itu menunjukkan DPU tidak bisa bekerja.

“Kesimpulan saya hanya satu, DPU ora iso nyambut gawe, titik. Setiap hari kami dibully warga yang mengeluh jalan rusak, lha kok malah lelang saja tidak bisa beres. Yang dibutuhkan warga itu bagaimana jalan segera diperbaiki, tidak urusan siapa rekanan yang mengerjakan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala DPU Sragen, Marija mengaku akan berkoordinasi dengan Lembaga Pengadaaan Barang dan Jasa (LPBJ) terkait permasalahan proses lelang yang belum selesai. Menurutnya, ada 29 titik pekerjaan yang saat ini belum selesai lelang.

Ia hanya berjanji secepatnya menyelesaikan permasalahan lelang sesuai
arahan DPRD. Poses lelang bisa dipercepat jika dilakukan lelang ulang.

Jika awalnya ditarget 6 bulan pekerjaan, nantinya proyek akan dipercepat 4-5 bulan. “Kami jamin lelang ulang tidak pengaruh pada kualitas. Tinggal kemampuan rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan,” tambahnya. Wardoyo

BAGIKAN
  • Mass Lumadi

    Saya yakin pokja sdh tersertifikasi shg sngat memahami perpres 54,,berkenaan dgn rencana lelang ulang ini memang memungkinkan tp hal ini hrs memenuhi syarat2 tertentu yg tercantum dlm perpres tsb, jika syarat2 trsbt tdk terpenuhi maka haram hukumnya dilakukan lelang ulang, krn hal ini akan mencederai semangat/prinsip perpres 54 yaitu efektif, efisien, transparansi, akuntable, tdk diskriminatif dll,,, (semoga sragenku makin jaya dgn masyarakatnya yg berdaya,,aminn)