DPRD Sukoharjo Minta Karyawan PD BKD Diperhatikan

DPRD Sukoharjo Minta Karyawan PD BKD Diperhatikan

13
ilustrasi penghargaan. Foto : Dok

SUKOHARJO–DPRD Sukoharjo mempertanyakan kejelasan nasib 135 pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (PD BKD) yang rencananya akan dibubarkan oleh Pemkab Sukoharjo.

Salah satu yang mengemukakan hal tersebut ialah Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Demokrat Sejahter (FKDS), Suhardi.

Ia berujar pesangon dan nasib para karyawan juga harus diperjelas sebelum pembubaran dilakukan.

“Kalau tetap dibubarkan semestinya ada perhitungan hak dan kewajiban karyawan,”kata dia, Kamis (13/5/2017).

Hal senada diungkapkan Juru Bicara Fraksi Gerindra Hardi Widodo. Ia mempertanyakan eksekutif terkait audit aset PD BKD.

Baca Juga :  Kegembiraan Penyandang Disabilitas Mendapat Bantuan Kursi Roda dari Yayasan Maria Monique

Sedangkan Juru Bicara Fraksi Golkar Agus Sumantri menyampaikan, fraksinya mempertanyakan aset bergerak dan tidak bergerak. Selain itu, juga soal penyelesaiaan PHK terhadap karyawan yang ada termasuk penyelesaikan utang piutang.

Menanggapi rencana tersebut, Direktur PD BKD Sukoharjo, Maryanto mengungkapkan sebagai pimpinan ia hanyalah pelaksana sementara rencana pembubaran merupakan kewenangan eksekutif.

Penurunan kinerja pun diakuinya untuk PD BKD yang telah berdiri sejak tahun 1970 tersebut. Menurutnya selama tiga tahun berturut-turut tidak mendapatkan dana penyertaan modal seperti BUMD lainnya.

Baca Juga :  Terdakwa Korupsi Dana PNPM Gatak Dituntut Tiga Tahun Penjara

“Bank Indonesia melarang kami untuk menghimpun dana masyarakat karena kami bukan Bank. Penyebab lainnya juga karena banyaknya kredit macet,”ulasnya.

Bila nanti jadi bubar, kami tetap menerima keputusan tersebut. Untuk karyawan akan ada pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dynda Wahyu Wardhani

BAGIKAN