Kasus Pembangunan Pasar Ir Soekarno, Pemkab Sukoharjo Harus Bayar Rp 6,7 Miliar

Kasus Pembangunan Pasar Ir Soekarno, Pemkab Sukoharjo Harus Bayar Rp 6,7 Miliar

406
Pasar Ir Soekarno Sukoharjo | Sofarudin

SUKOHARJO – Lantaran kalah dalam kasus pembangunan Pasar Ir Soekarno di Mahkamah Agung (MA), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo harus membayar denda sebesar Rp 6,7 miliar.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan pihak penggugat yakni PT Ampuh selaku pemenang lelang terdahulu atas pembangunan pasar tersebut.

“Memang benar kami telah kalah dalam gugatan di MA, Namun kami pun juga masih mengupayakan dan menyiapkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK),”ungkap Sekretaris Daerah, Agus Santosa, Senin (8/5/2017).

Agus menerangkan pihaknya telah menerima salinan putusan pada akhir Februari lalu. Ia pun mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pengacara yang akan mendampingi Pemkab terkait upaya hukum tersebut. Namun, ia belum bisa menjabarkan kapan upaya hukum tersebut akan direalisasikan.

Baca Juga :  HUT ke-71 Kabupaten Sukoharjo, Bupati dan Wabup Pimpin Ziarah

“Harus ada koordinasi terlebih dahulu. Mungkin nanti kami akan lakukan setelah koordinasi selesai,”imbuhnya.

Saat ditanya mengenai latar belakang dari PK tersebut, Sekda mengatakan, ada beberapa hal yang mendorong Pemkab melakukannya.

Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima, pengajuan PK tidak semata-mata adanya nouvum atau bukti baru dalam kasus tersebut.

“Pertimbangan-pertimbangan, fakta yang ada dan kami sampaikan dalam persidangan tersebut, diabaikan oleh Majelis Hakim di MA,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pasar Ir Soekarno yang dibangun sekitar tahun 2011 tersebut malah menjadi polemik antara pemenang lelang (PT Ampuh) dan Pemkab Sukoharjo.

Akhirnya, BPK turun ke pasar atas permintaan Pemkab untuk melakukan audit investigasi.

Dari hasil audit tersebut ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dan kelebihan bayar. Atas hal itu, Pemkab kemudian melakukan pembangunan kembali dengan pemenang lelang baru. Situasi tersebut membuat PT Ampuh merasa dirugikan dan melakukan gugatan.

Baca Juga :  Warga Jumapolo Ditemukan Sudah Tak Bernyawa di Kamar Kos

Adapun Kabag Hukum Setda Sukoharjo Budi Sulistyo menambahkan, Pemkab mengajukan Rekonvensi atau gugatan balik dalam kasus tersebut.

Hal itu sesuai dengan isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang mana dalam LHP BPK tersebut memerintahkan agar Pemkab juga meminta uang kepada PT Ampuh yang sudah dibayarkan. Sebab dalam LHP BPK hal tersebut tertuang dan harus dilaksanakan.

“Kasus ini pun juga masih terkait dengan kasus yang disidangkan di PN Semarang. Yakni, PT Ampuh juga menggugat kewenangan BPK dalam kasus pasar,”katanya.

Dynda Wahyu Wardhani

Advertisements
BAGIKAN