Komentar Dokter RSUD Sragen Ini Bikin Geger DPRD dan Medsos di Sragen

Komentar Dokter RSUD Sragen Ini Bikin Geger DPRD dan Medsos di Sragen

3528
Screenshot komentar salah satu dokter di RSUD Sragen, DIP, yang ditunjukkan pimpinan DPRD dan menjadi bahan pemangggilan oleh DPRD Sragen, Senin (8/5/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN- Lantaran merasa tersinggung dengan komentar salah satu dokter RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen di media sosial, DPRD Sragen memanggil dokter tersebut untuk memberikan penjelasan. Sayangnya dokter berinisial DIP itu tidak memenuhi panggilan dan mewakilkan
pihak atasan RSUD.

Pemanggilan itu sebagai buntut komentar DIP di akun FB yang mengomentari statemen dari Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi IV, Faturrahman. Salah satu komentar yang memicu kemarahan DPRD itu berbunyi “Mohon kasus AKI tidak digunakan untuk suatu alat pencitraan,
dan mohon bapak dewan yang terhormat, jika diduga anda tidak mengetahui kondisi di lapangan, saya harap anda tidak membuat statemen yang membuka peluang konfrontasi antara PPTK1-PPTK2 dan BPJS! Saya sangat tersinggung dengan pernyataan anda yang menyebutkan bahwa
pasien BPJS dianak tirikan! Anda sebagai Anggota Dewan sebaiknya menanyakan sistem yang dipunyai oleh BPJW!.

Tak hanya itu, ada komentar lain yang juga menyudutkan Ketua Fraksi PKB itu dan meminta daripada berkomentar lebih baik memberikan uangnya untuk membantu pasien BPJS. Komentar itu muncul atas statemen Faturrahman yang menyebut lambannya penanganan pasien BPJS menjadi
faktor kematian Angka Kematian Ibu Bayi (AKI) tinggi.

Baca Juga :  Kisruh Lelang Proyek di Sragen, Begini Pandangan Distributor Soal SNI Wiremesh

“Pernyataan dia di facebook sudah menyebut bapak-bapak anggota dewan
yang terhormat. Maksudnya apa? Kalau sudah nyebut dewan itu berarti sudah lembaga. Apalagi dia adalah seorang PNS,” kata Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto di hadapan jajaran Wadir RSUD, Senin (8/5/2017).

Sayangnya, yang hadir kemarin hanya Wakil Direktur Umum RSUD dr Soehadi Prijonegoro dr Udayanti dan Kabid Pelayanan Kesehatan dr Sri Herawati. Menurut Bambang, apa yang dilakukan Fathurrahman sebagai anggota Komisi IV adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Apalagi Dian Ika Putri itu kedudukannya sebagai PNS. Ia juga menilai akibat komentar itu, DPRD juga mendapat banyak bully-an.

“Kalau nggak mau diawasi ya jangan jadi PNS. Jangan mengunggah itu di medsos, semua ada aturannya, ada undang-undang dan ada kode etik kedokteran. Karena apa yang kami temukan di lapangan itu memang
pekerjaan kami,” papar Bambang Widjo Purwanto.

Baca Juga :  Begini Kemarahan Relawan Yuni-Dedy dan DPRD Lihat Kisruh Lelang Proyek Jalan di Sragen

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrahman menyatakan jika DIP ingin mengungkapkan perasaan dan menunjukkan apa yang telah dikerjakan, tidak perlu diunnggah ke medsos. Karena bagaimana punprofesi dokter dibatasi dengan peraturan dan kode etik kedokteran.

Fathur juga menyayangkan, Ika tidak memenuhi undangan Komisi IV dan melah mewakilkan pada atasannya. Padahal pihaknya ingin dia datang secara pribadi untuk menjelaskan pernyataan dia di medsos, sehingga dewan merasa dibully netizen.

“Silahkan kalau saudara Ika merasa dekat dengan bupati,” ujarnya.

Sementara Wadirum RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, dr Udayanti yang
hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pihaknya telah memanggil
Dian Ika untuk dimintai penjelasan terkait postingan yang diunggah di
facebook. Menurutnya apa yang ditulis di medsos itu adalah bagian dari ungkapan persaan Ika lantaran yang bersangkutan merasa sudah memberi pelayanan yang baik .

“Intinya dia tidak ada tendensi yang lain mengunggah itu di medsos,” kata Udayanti. (#Wardoyo)

BAGIKAN
  • Bastian Alwi

    Cari kan solusi jangan hanya maidoo…”penak maido”