Ratusan Juta Bansos RTLH Belum Dilaporkan

Ratusan Juta Bansos RTLH Belum Dilaporkan

7
Ilustrasi

SOLO – Badan Anggaran (Banggar) menilai adanya ketidakberesan dalam pelaporan hibah dan bantuan sosial 2016 khususnya Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Di mana, penerima hibah mengklaim sudah menyerahkan LPj kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun di sisi lain OPD mengaku belum menerima berkas tersebut.

Untuk itulah, Banggar DPRD Surakarta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menelusuri ketidaksinkronan antara laporan penerima hibah Bansos dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surakarta, Supriyanto meminta masalah tersebut segera ditelusuri.

Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian mengenai masalah ini. Di mana, ada Rp 210 juta dari Rp 300 juta hibah bansos yang belum disertai LPj.

“Kalau kemarin ada laporan mengenai LPj yang ngendon di OPD, tapi ternyata ada laporan juga kalau OPD belum menerima LPj tersebut. Nah, mana yang harus dipercayai? Untuk itu, kami meminta TAPD untuk segera menelusuri masalah tersebut,” tegasnya, Kamis (18/5/2017).

Baca Juga :  Kemensos Akan Bangun Rumah Singgah ADHA di Jurug

Menurut Supri, masalah tersebut memperburuk citra Pemkot Surakarta yang telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Padahal, WTP diartikan sebagai penilaian yang sempurna tanpa ada masalah. Kalau pun ada masalah ya tidak sebanyak ini.

“Ini WTP dengan catatan. Karena masih banyak pernak-pernik hasil temuan dari BPK. Dan perlu diketahui juga, rekomendasi BPK untuk APBD 2016 sangat banyak bahkan melebihi tahun 2015. Kami sangat menyayangkannya,” terang dia.

Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. Artinya, OPD tidak menyalahkan penerima hibah dan sebaliknya. Yang perlu ditegaskan adalah penyelesaian dari masalah tersebut.

Baca Juga :  Mangkunegaran Larang Kawasan Pamedan Untuk Parkir

Anggota Banggar DPRD Surakarta, YF Sukasno menilai masalah LPj Bansos harus segera ditindaklanjuti. Apalagi, BPK memberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjutinya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Pemkot segera bergerak.

Selain itu, adanya catatan dari BPK tersebut berimbas pada pencairan hibah di tahun 2017. Penerima hibah yang belum menyerahkan LPj 2016 tidak akan bisa mengambil bantuan tahun ini.

“Otomatis jika LPj 2016 belum diserahkan, hibah 2017 tidak bisa dicairkan. Untuk itulah, kami berharap ini bisa menjadi pelajaran jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Soal LPj yang belum dilaporkan, Sukasno mendapatkan laporan jika dokumen itu tertimbun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#Murniati

BAGIKAN