Kebijakan Tambah Nilai Anak Guru dan Tenaga Non Guru, Ini Kata Ganjar...

Kebijakan Tambah Nilai Anak Guru dan Tenaga Non Guru, Ini Kata Ganjar Pranowo

597
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dok/Joglosemar

SRAGEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menegaskan tidak akan mengubah kebijakan pemberian nilai kemaslahatan berupa tambahan poin 2 untuk anak guru dan 1 poin bagi anak tenaga non guru pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017/2018.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bahkan mempersilakan kepada masyarakat atau siapa pun yang tidak setuju untuk menempuh jalur hukum terhadap Undang-undang Guru dan Dosen.

Penegasan itu disampaikan Ganjar saat menggelar roadshow di hadapan kepala sekolah, guru, dan unsur Muspika maupun Muspida se-Sragen di Pendapa Rumdin Bupati Sragen, Jumat (9/6/2017).

Baca Juga :  Digasak Pemotor Ngeblong, Wabup Sragen Dilarikan ke RSUD

Gubernur mengatakan kebijakan pemberian 2 poin tambahan untuk anak guru itu merupakan tindak lanjut penerapan aturan yang sudah digariskan dalam UU Guru.

Menurutnya pemberian nilai kemaslahatan itu adalah tindakan-tindakan afirmasi yang diberikan kepada anak guru dan sebagai bentuk insentif bagi orangtuanya sebagai guru.

Pemberian nilai kemaslahatan itu dalam rangka memberikan penghormatan terhadap guru, bukan terhadap anaknya.

Realisasinya bagi anak guru yang mendaftar di sekolah orangtuanya bertugas mendapat tambahan nilai 2 poin, sedangkan yang mendaftar di luar sekolah orangtuanya bertugas hanya mendapat tambahan 1 poin.

Baca Juga :  Penampakan Begal Pocong Gemparkan Warga Sragen. Muncul di Jalur Depan Yappenas, Karangmalang

“Ora isa kalau dipermasalahkan. Pasti orang semua lupa membaca Undang-undang Guru. Wong kuwi bunyi UU Guru sudah jelas. Mesti kabeh dha rung maca. UU Guru itu sudah lama lho, kalau hari ini dipersoalkan itu salah. Spiritnya untuk menghormati guru, bukan memberikan kepada anaknya,” paparnya kepada wartawan.

Atas dasar itulah, Ganjar menegaskan Pemprov tidak akan membatalkan atau mengubah kebijakan nilai kemaslahatan tersebut. Ia juga tak sependapat jika kebijakan itu dinilai sebagai bentuk diskriminatif.

1
2
BAGIKAN