Mangkunegaran Larang Kawasan Pamedan Untuk Parkir

Mangkunegaran Larang Kawasan Pamedan Untuk Parkir

40
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
PENATAAN KERATON MANGKUNEGARAN- Warga melintas di kawasan Keraton Mangkunegaran, Solo, Minggu (11/6).

SOLO – Mangkunegaran melarang keras kawasan Pamedan (alun-alun) Pura Mangkunegaran dipakai untuk lahan parkir.

Larangan tegas disampaikan melalui Juru Bicara Tim Pengembangan Aset Mangkunegaran (PAM), Didik Wahyudiono, meskipun kawasan Pameda akan dipaving menggunakan dana APBN.

Seperti diberitakan media, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berencana untuk menjadikan Pamedan sebagai area publik termasuk menjadikannya lahan parkir.

Menurut Didik, Sri Paduka Mangunagoro IX sampai saat ini tidak pernah memberikan izin terkait rencana Pemkot tersebut.

“Pamedan itu milik Mangkunegaran. Sri Paduka tidak pernah mengizinkan Pamedan dijadikan lahan parkir ataupun area publik. Ya kalaupun dipaving, tapi Pamedan tidak untuk lahan parkir. Kalaupun ada, lahan di Pura Mangkunegaran yang diperbolehkan untuk lahan parkir kendaraan umum berada di lahan sekitar bangunan Kavaleri,” ujarnya, Minggu (18/6/2017).

Baca Juga :  Indria Grup Berbagi Bersama Anak Yatim

Didik mengakui, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan Sri Paduka atas larangan penggunaan Pamedan untuk lahan parkir tersebut.

“Namun menurut sejarahnya tentu saja tidak cocok jika dijadikan lahan parkir. Pamedan berasal dari kata Para dan Medan, jadi dulu berfungsi untuk gladi atau latihan perang prajurit. Peruntukan pamedan jelas bukan untuk lahan parkir. Sri Paduka mengeluarkan kebijakan itu jelas punya pertimbangkannya. Lahan yang bisa diperuntukan untuk parkir kendaraan umum ya di Kavaleri, halaman Pura bagian timur. Selama ini lahan kavaleri juga sudah dipakai untuk parkir kendaraan wisatawan. Lahannya cukup luas. Akses masuk ke depan kavaleri sama dengan Pamedan, yakni lewat Jl. Ronggowarsito,” tandas Didik.

Baca Juga :  The Park Mall Hadirkan Doraemon dan Nobita

Kendati demikian, Didik mengatakan belum ada pertemuan khusus dengan Pemkot terkait kesepakatan pemanfaatan lahan Mangkunegaran.

“Kalau memang akan ada pemanfaatan lahan, Pemkot harus melibatkan Mangkunegaran. Pemkot jangan sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan dan harus ada komunikasi dua arah,” imbuhnya.

Sementara itu, Didik membenarkan terkait adanya revitalisasi Pura Mangkungaran. Beberapa bagian bangunan Mangkunegaran akan diperbaiki.

“Renovasi menggunakan APBN, dimana bagian-bagian bangunan akan diperbaiki. Ada juga penambahan sarana namun tidak sampai mengubah bentuk bangunan yang ada. Pemasangan paving menjadi salah satu kegiatan yang akan dikerjakan, namun bukan pemavingan Pamedan untuk lahan parkir,” pungkasnya.

Triawati Prihatsari Purwanto

BAGIKAN