Setelah Fraksi PDIP, Giliran PPP Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

Setelah Fraksi PDIP, Giliran PPP Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

20
Joglosemar | Triawati Prihatsari Purwanto
DEKLARASI KEBHINEKAAN–Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Surakarta menggelar aksi demo terkait penerapan kebijakan PPDB online dan lima hari sekolah, Rabu (13/6).

SOLO – Penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah semakin meluas. Jika sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Surakarta melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut, maka sekarang giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Solo yang menolak kebijakan lima hari sekolah.

Terkait hal itu, PPP akan mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung RI atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang lima hari sekolah atau delapan jam belajar di sekolah.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi PPP Solo, Arif Sahudi mengungkapkan, secara hukum Permen tersebut bertentangan dengan Undang – undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.

“Khususnya dalam Pasal 51 yang berisi pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dengan demikian, kebijakan tersebut, tidak senafas dengan Undeng-undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis,” urainya, Jumat (16/6/2017).

Baca Juga :  Lebaran di Solo, Simak Panduan Wisatanya

Selain itu, lanjut Arif, Permen juga bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

“Kemudian pasal 2, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya dua puluh empat jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya empat puluh jam tatap muka dalam satu minggu. Tentu kebijakan baru 5 hari atau 8 jam belajar di sekolah berpotensi besar, guru melampaui jumlah jam mengajar di sekolah yang telah diatur dalam undang-undang dimaksud,” tandasnya.

Baca Juga :  Mangkunegaran Larang Kawasan Pamedan Untuk Parkir

Sedangkan secara sosial budaya, Permen tentang lima hari atau delapan jam belajar di sekolah tidak selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multibudaya.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam tinggal di pedesan di mana sudah menjadi budaya  setelah siang hari belajar di SD dan sore hari di madrasah diniyah.

Triawati Prihatsari Purwanto

BAGIKAN