Bank Perkreditan Rakyat Harus Penuhi Modal Inti

Bank Perkreditan Rakyat Harus Penuhi Modal Inti

15
Joglosemar – Insan Dipo Ferdias
PERATURAN BPR DARI OJK- Warga melintasi kantor BPR Rejeki Insani di kawasan Loji Wetan, Solo, Kamis (13/7). OJK memberikan batas waktu 2019 agar BPR mengingkuti ketentuan yang ada atau kalau tidak merger.

SOLO – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Surakarta ditarget mencapai modal inti sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemenuhan modal disetor paling lambat 2019.

Kebijakan OJK terkait modal disetor di tiap zona sebenarnya baik untuk memperkuat BPR. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Laksono Dwionggo mengatakan di Solo dan Klaten, modal disetor bagi BPR senilai Rp 8 miliar.

Sementara untuk Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo hanya Rp 6 miliar.

“Namun semakin mendekati tenggat waktu BPR di Surakarta semakin menunjukkan perbaikan,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di The Sunan Hotel Solo dalam acara halalbihalal yang digelar Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Persatuan Pemegang Saham dan Komisaris BPR (Pesakom) Surakarta, Kamis (13/7/2017).

Baca Juga :  Biro Umrah Geber Paket 19 Juta

Sementara itu Ketua Perbarindo Komisariat Jawa Tengah (Jateng) Dadi Soemarsana mengatakan BPR harus bisa membangun diferensiasi dengan bank umum.

Selain meningkatkan modal inti, kapasitas sumber daya manusia, BPR juga perlu memikirkan aplikasi teknologi informasi dan strategi branding.

Karena itu, pihaknya mendukung rencana pembuatan branding nasional meski BPR sudah punya asosiasi dan tiap BPR juga sudah mempunyai logo dan strategi branding.

Baca Juga :  Industri Inovation Award 2017, Furniture Berbahan Dasar Bekas Mendunia

Menurut dia, branding nasional bagi BPR itu cukup baik agar BPR makin kuat dan mampu bersaing dengan bank umum.

“Kami juga mendorong BPR-BPR untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mengaplikasikan informasi teknologi atau IT,” ujarnya.

Sementara itu Wymbo Widjaksono selaku Ketua Pesakom Surakarta menambahkan memang saat ini masih banyak BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar.

Untuk itulah atas arahan OJK, Pesakom hadir untuk menjembatani BPR dalam hal regulasi dengan pemerintah, sebagai ruang konsultasi, serta bagaimana membangun BPR yang kuat.

#Garudea Prabawati

Advertisements
BAGIKAN