JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Buntut Mangkir Halalbihalal, Tunjangan Penghasilan 2.000 PNS di Sragen Bakal Dipotong

Buntut Mangkir Halalbihalal, Tunjangan Penghasilan 2.000 PNS di Sragen Bakal Dipotong

286
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN– Sedikitnya 2.000 PNS di lingkungan instansi Pemkab Sragen dipastikan bakal dikenai sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sebesar Rp 100.000 bulan ini.

Kebijakan itu diberikan menyusul banyaknya PNS yang mangkir dalam acara Halal Bihalal PNS se-Sragen dengan Bupati dan Forkompida yang digelar di GOR Diponegoro, akhir pekan lalu.

Sanksi pemotongan TPP untuk PNS yang tidak hadir itu resmi diberlakukan melalui instruksi bupati melalui Sekda Sragen, Minggu (16/7/2017).

Instruksi pemotongan TPP sebesar Rp 100.000 disampaikan melalui pusat SMS Pemkab atau SMS Center kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diteruskan ke semua PNS.

Pesan yang dikeluarkan bupati melalui Sekda itu intinya kurang lebih bahwa sehubungan dengan kejadian pelaksanaan halal bihalal ASN di GOR tanggal 14 Juli 2017 yang mana hanya sebagian ASN (PNS) yang hadir, maka bagi ASN di lingkungan SKPD yang tidak menghadiri, sebagai punishment-nya Kepala OPD diperintahkan memotong TPP sebesar Rp 100.000 sesuai daftar hadir di bagian umum Setda.

Potongan TPP yang terkumpul diminta disetorkan kepada Matra Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen.

Sekda Tatag Prabawanto tidak menampik memang ada instruksi resmi dari bupati melalui dirinya untuk memerintahkan semua Kepala OPD memotong TPP bagi PNS yang tidak hadir di acara Halal Bihalal kemarin.

Langkah itu sebagai bentuk ketegasan atas kemangkiran PNS yang dinilai sudah menampar Pemkab terutama Bupati di acara yang juga dihadiri Forkompida tersebut.

Sanksi pemotongan TPP itu juga sebagai bentuk peringatan kepada PNS agar lebih menghargai undangan Pemkab, apalagi untuk momen Halal Bihalal yang hanya setahun sekali.

“Kalau berdasarkan pengamatan ada sekitar separuh PNS non PGRI yang tidak hadir. Dari sekitar 4000 PNS non Guru, kurang lebih 2.000 tidak hadir. Makanya atas instruksi bupati, kami sudah minta semua pimpinan instansi mendata PNS yang tidak hadir dan memotong TPP-nya Rp 100.000,” paparnya kepada wartawan, Minggu (16/7/2017).

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran separuh PNS di acara tersebut. Pasalnya selama ini, Pemkab sudah tidak kurang-kurang memenuhi hak-hak PNS mulai dari gaji, TPP, hingga dua gaji tambahan yakni gaji ke-13 dan ke-14.

Sanksi itu tidak berlaku bagi PNS di lingkungan RSUD dan Puskesmas yang dimungkinkan tidak hadir karena memberi pelayanan. Menurutnya sanksi itu juga untuk peringatan agar insiden itu tak terulang kembali di kemudian hari.

“Apa sih beratnya datang untuk Halal Bihalal. Toh cuma setahun sekali dan lagi untuk bermaaf-maafan. PNS ya jangan hanya mementingkan hak-hak saja, tapi kewajiban juga harus dipenuhi,” tegasnya.

Sekda menegaskan potongan TPP itu nantinya akan diberikan ke UPTPK untuk kegiatan sosial dan duafa. Bukan untuk kepentingan Pemkab.

Kegeraman Sekda juga tak lepas dari kekecewaan bupati yang sempat diungkapkan saat melihat separuh kursi di GOR kosong saat Halal Bihalal lalu.

Bupati juga memberikan instruksi langsung kepada Sekda untuk memotong TPP PNS yang mangkir dari acara itu. Bupati menilai ketidakhadiran PNS itu merupakan bentuk ketidakloyalan terhadap pimpinan.

Di sisi lain, beredarnya instruksi pemotongan TPP bagi yang mangkir itu memantik reaksi keberatan dari sebagian PNS. Beberapa yang mendapat SMS pemotongan, menyayangkan sanksi itu yang dinilai terlalu mengada-ada.

“Ya keberatan Mas. Karena kemarin ada yang tidak hadir karena
benar-benar ada kepentingan mendadak. Momennya Halal Bihalal nggak etis kalau kemudian harus disanksi. Mbok yang nggak tertib masuk atau yang malas-malasan kerja gitu yang disanksi,” ujar AS, salah satu PNS di lingkungan Pemkab Minggu (16/7/2017).

Wardoyo