Bupati Wonogiri Sebut Pendataan Aset Pemerintah Lemah

Bupati Wonogiri Sebut Pendataan Aset Pemerintah Lemah

25
Joglosemar I Aris Arianto
Bupati Joko Sutopo memimpin rombongan bersepeda dalam acara Gugur Gunung Susuk Wangan, Kamis (18/5).

WONOGIRI – Bupati Wonogiri Joko Sutopo menegaskan pentingnya melakukan sosialisasi pengelolaan tanah eks bandha desa. Pasalnya, masih terjadi lemahnya pendataan yang berimbas pada tidak tercatatnya tanah eks banda desa sebagai aset pemerintah.

“Terkait tanah eks bandha desa harus dilakukan sosialisasi. Banyak aset pemerintah yang karena lemahnya pendataan tidak tercatat sebagai aset pemerintah, seperti pada tanah eks bandha desa,” tegas Bupati pada sosialisasi tanah eks bandha desa di Pendapa Rumah Dinas  Bupati Wonogiri, Kamis (13/7/2017).

Melalui sosialisasi dan pemahaman, menurut Bupati, tanah eks bandha desa yang dimiliki, diharapkan dapat dijadikan data potensi pengelolaan aset desa. Selain itu masyarakat dapat memahami pemanfaatannya.

Bupati mengatakan mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri akan menertibkan aset desa. Barang milik desa baik dari kekayaan asli desa, dibeli atau, diperoleh dari beban APBDes maupun berasal dari perolehan hak lainnya yang sah, akan dikontrol dan diinventarisasi.

Baca Juga :  Kasus Narkoba Rendah, Wonogiri Tetap Diimbau Waspada

Bupati juga menegaskan keberadaan aset desa tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Aset-aset untuk kepentingan umum seperti Polindes, sekolah, embung, maupun jalan harus sesuai dengan prosedur yang benar.

Untuk aset desa yang terlanjur dikuasai perorangan selama puluhan tahun, pihaknya mendorong dinas terkait melakukan penataan aset secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Langkah ini harus dilakukan untuk mewujudkan good governance,” sebut Bupati.

Pihaknya mengimbau sebagai pengurus barang milik desa, perangkat desa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan pengelolaan aset desa. Baik dari perencanaan, penyusunan, penatausahaan keuangan di desa, maupun pelaporannya.

Baca Juga :  Paguyuban Pemilik Sarana Apotek di Wonogiri Gelar Baksos

Koordinator Pengawas Bidang APD I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng Sihono, mengatakan, kendati UU Desa sudah diundangkan sejak tiga tahun silam, ternyata masih banyak aset desa yang belum diinventarisasi. Semestinya inventarisasi bisa dilakukan sejak tahun-tahun pertama diundangkan.

Parahnya, ada desa yang menyewakan aset tanahnya. Lantaran keteledoran, aset tanah justru beralih status menjadi hak penyewa. Desa tersebut terancam kehilangan asetnya.

“Tata kelola keuangan yang baik itu, bisa dicontohkan desa-desa di Kabupaten Pati. Ada 400-an desa di sana,” ujar Sihono.

Aris Arianto

Advertisements
BAGIKAN