JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Dirut PT KMS Karanganyar Resmi Ditetapkan Tersangka. Ini Daftar Pelanggarannya..

Dirut PT KMS Karanganyar Resmi Ditetapkan Tersangka. Ini Daftar Pelanggarannya..

412
BAGIKAN
Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak saat menggelar konferensi pers penggerebekan pabrik pengemasan minyak goreng “Azaria” di PT KMS yang diduga ilegal, Selasa (11/7/2017). Joglosemar/Wardoyo

KARANGANYAR– Polres Karanganyar langsung menetapkan Direktur Utama (Dirut) pabrik pengemasan minyak goreng (Migor) merek “Azaria” illegal milik PT KMS di wilayah Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, sebagai tersangka, Selasa (11/7/2017).

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak mengatakan dari gelar perkara, tim langsung menetapkan Dirut PT KMS berinisial HTS alias CKS (60) asal Jebres, Surakarta sebagai tersangka. Meski demikian, Dirut yang diketahui berprofesi sebagai pedagang itu belum dilakukan penahanan karena berbagai pertimbangan.

“Karena ini kejahatan korporasi, maka tersangkanya adalah Dirut sebagai penanggungjawab perusahaan, ” papar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menguraikan penggerebekan itu sebagai langkah
proaktif Polres untuk memberi jaminan bagi konsumen maupun masyarakat terkait produk pangan yang resmi dan aman. Saat ini, tim juga masih mengintensifkan penyelidikan untuk mengetahui apakah di dalam migor itu terkandung bahan yang berbahaya atau tidak.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jelas menyatakan setiap usaha dagang wajib punya izin usaha. Kami juga periksa beberapa ahli bidang perdagangan, seperti BPOM dan pihak terkait,” ungkap Kapolres.

Ia menegaskan pihaknya akan menangani kasus pidana pangan itu hingga tuntas. Dia berharap kasus itu menjadi pelajaran bagi pemilik usaha perdagangan lainnya agar taat pada hukum dan tidak mencurangi konsumen.

“Ini jadi pembelajaran korporasi. Apabila melanggar hukum punya akibat
banyak. Bisa sampai pencabutan izin dan lain-lain. Penanganan kasus pidana bidang pangan masih minim karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah tenaga kerja. Tetapi, kami harap ini jadi pelajaran berharga,” tutur dia.

Terhadap Dirut, akan dijerat dengan pasal berlapis. Diantaranya Pasal
62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ancaman hukuman terkait pasal yang diterapkan tersebut adalah penjara
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar dan atau penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar dan atau hukuman penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar. Wardoyo