DPR RI Minta Usia Minimal Menikah Tetap 18 Tahun

DPR RI Minta Usia Minimal Menikah Tetap 18 Tahun

41
Joglosemar I Aris Arianto
JAWAB PERTANYAAN-Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti menjawab pertanyaan media di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (7/7).

WONOGIRI-Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti, meminta agar usia pernikahan tetap minimal 18 tahun. Pertimbangannya adalah kesiapan organ reproduksi perempuan.

Menurut Endang Maria dengan organ reproduksi perempuan yang siap, bakal tercipta generasi yang siap pula. Yakni generasi berkualitas, dan sehat jiwa raga.

Endang Maria mengatakan, Komisi VIII segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pernikahan dini bersama pemerintah pusat. Salah satu poin penting masuk dalam pembahasan nantinya adalah soal usia minimal menikah.

“Untuk pernikahan, usia minimal bagi perempuan yang kami minta nanti adalah 18 tahun. Kalau usia untuk laki-laki tidak terlalu dipermasalahkan, hubungannya dengan kesehatan reproduksi,” ungkap Endang Maria di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (7/7/2017).

Menurut Endang Maria, jangan sampai usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Sebab di usai itu, organ reproduksi belum mencapai kesiapan secara matang.

Baca Juga :  Anggota Korem Panen Melon di Wonogiri

Dikhawatirkan, justru nantinya akan berpengaruh besar terhadap janin maupun anak yang terlahir. Misalnya janin kurang sehat, maupun anak terlahir kurang sehat.

“Selain itu secara psikologis, usia 16 belum matang,” jelas dia.

Dia berujar, angka 18 merupakan batas minimal. Akan lebih baik jika menikah di usia di atas itu, misalnya 20 tahun. Di mana kondisi organ reproduksi sudah sangat siap, demikian pula dengan faktor psikologisnya.

“Ketika semua sudah siap, tentunya anak yang dilahirkan semakin baik, semakin sehat. Ini muaranya menuju generasi yang berkualitas, sehat fisik dan jiwanya,” ujar dia.

Selain RUU Pernikahan Dini, Komisi VIII DPR RI juga segera membahas RUU penghapusan kekerasan seksual. Regulasi soal itu menurut dia sudah sangat mendesak.

Baca Juga :  Masa Orientasi Siswa Dilarang Nyeleneh, Sanksi Tegas Menanti

Mengingat dewasa ini kian banyak kasus kekerasan seksual, terutama yang dialami perempuan maupun anak. Misalnya ada gadis yang hamil di luar nikah, namun kemudian pihak yang menghamilinya tidak bersedia bertanggungjawab.

“Permasalahan semacam ini belum ada regulasinya. Keberadaan peraturan soal itu nantinya akan bersinergi dengan UUPA (Undang Undang Perlindungan Anak),” tandas dia.

Pihaknya lebih lanjut mendesak pemerintah pusat menggelontorkan dana lebih besar bagi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasalnya anggaran untuk keperluan menekan laju kasus kekerasan, hanya berada pada kisaran Rp 700 miliar tahun ini. Angka yang relatif kecil, menurut dia, jika dibandingkan upaya perang terhadap “musuh” generasi penerus yang berkualitas.

Aris Arianto

Advertisements
BAGIKAN