Jumlah Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Wonogiri Terbanyak di Indonesia

Jumlah Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Wonogiri Terbanyak di Indonesia

27
ilustrasi

WONOGIRI–Sebagai langkah strategis mencegah terjadi serta meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di daerah, salah satunya di Wonogiri. Bahkan, Satgas di Wonogiri merupakan Satgas dengan jumlah personel terbesar se-Indonesia.

Pada pengukuhan Satgas PPA Wonogiri, Kamis (6/7) Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise menyampaikan kekaguman dan apresiasi yang sangat besar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri.

Pasalnya, Wonogiri masuk menjadi 10 besar kabupaten tepatnya daerah ke-9 di Indonesia yang memiliki Satgas. Kekaguman lainnya adalah di Wonogiri telah pecah rekor Satgas PPA terbanyak yang pernah dikukuhkan oleh Kemen PPPA, yakni sebanyak 3.060 orang.

“Peran Satgas PPA di daerah sangat penting. Apalagi dengan jumlah Satgas yang dikukuhkan memecahkan rekor terbanyak Satgas daerah yang pernah kami lantik, yaitu sebanyak 3.060 orang. Saya sangat kagum dan mengapresiasi keterlibatan peserta pelatihan Satgas. Ini merupakan aset bagi Kemen PPPA dan Pemerintah Wonogiri untuk mengurangi dan mencegah masalah perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Wonogiri,” ujar Menteri Yohana pada pengukuhan Satgas PPA di Wonogiri, Kamis (6/7/2017).

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Rasyid Al Wathan di Wonogiri

Satgas yang telah dibentuk, ujar dia akan diberikan pelatihan yang materinya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Serta berbagai permasalahan lainnya dan pelatihan penanganan korban sebagai bekal bagi optimalnya Satgas PPA dalam memberikan pelayanan.

“Satgas PPA yang telah dibentuk bertujuan untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di daerah. Mereka akan menjadi ujung tombak dalam menjangkau, mengidentifikasi, melindungi, dan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan dirampas hak-haknya,” tambah Menteri Yohana.

Dia menerangkan, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Berdasarkan data Kemen PPPA, jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak 2012 meningkat dari 18.718 menjadi 54.041 kasus pada Juni 2017.

Baca Juga :  Lahan Tebu 2 Ha di Wonogiri Ludes Terbakar, Kerugian Jutaan

Pembentukan Satgas PPA, menurut dia bukan untuk membentuk lembaga baru di daerah. Namun untuk membantu P2TP2A dalam menangani masalah perempuan dan anak sehingga seluruh hasil pelaksanaan tugasnya di lapangan akan disampaikan kepada P2TP2A untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya berharap agar seluruh anggota Satgas PPA dapat bersinergi dengan P2TP2A atau UPT-PPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan etika yang telah diajarkan dalam pelatihan dan memberikan pelayanan terbaik, terutama kepada korban.

“Penyelesaian permasalahan terhadap masalah perempuan dan anak, baik di pusat maupun daerah, hanya akan terjadi apabila seluruh elemen pemerintah, Satgas PPA, dan masyarakat ikut terlibat, peduli, sigap, dan tanggap dalam melindungi perempuan dan anak,” tutup Menteri Yohana sembari menyebutkan anggaran penanganan permasalahan anak dan perempuan tahun ini mencapai Rp 700 miliar.

Sementara Bupati Joko Sutopo menyebut Satgas PPA sudah terbentuk sejak 2016 lalu. Anggota satgas berada hingga tingkatan desa/kelurahan.

Aris Arianto

Advertisements
BAGIKAN