JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kasus Dugaan Korupsi Desa Hadiluwih Sumberlawang, Kejari Sragen Terima SPDP

Kasus Dugaan Korupsi Desa Hadiluwih Sumberlawang, Kejari Sragen Terima SPDP

285
Ratusan warga Hadiluwih menggelar demo di depan balai desa setempat menuntut Kades Wiranto mundur dari jabatannya, beberapa waktu lalu. Foto : Wardoyo

SRAGEN—Kasus dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek desa dan dana desa di Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang memasuki babak baru.

Kejari Sragen memastikan sudah menerima surat pemberitahuan dalam penyidikan (SPDP) kasus yang melibatkan Kades Hadiluwih, Wiranto sebagai terlapor tersebut.

Dengan terbitnya SPDP dari Polres Sragen tersebut, mengisyaratkan peningkatan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Terbitnya SPDP juga menjadi sinyal bakal segera ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Kajari Sragen, Herrus Batubara melalui Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Adi Nugraha di sela-sela persiapan peringatan Hari Adyaksa, Kamis (13/7/2017). Ia mengungkapkan, SPDP sudah diterima belum lama ini dari penyidik Polres.

Menurutnya, SPDP itu menegaskan bahwa penanganan kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan. Namun untuk penyerahan berkas perkara, pihaknya masih menunggu dari penyidik Polres.

Berdasarkan keterangan dari penyidik, berkas akan diserahkan ke Kejari setelah perhitungan kerugian negara (PKN) selesai.

“SPDP sudah kita terima. Tinggal nunggu berkasnya diserahkan. Kemarin dari penyidik masih menunggu kerugian negara,” katanya. Perihal kerugian yang disebutkan dalam perkara itu, Adi mengaku, belum disampaikan secara detail. Hanya saja, ia menyebut ada di kisaran lebih dari Rp 100-an juta.

Terpisah, Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Dimas Bagus Pandoyo membenarkan SPDP kasus dugaan korupsi Desa Hadiluwih sudah dikirim ke Kejari beberapa hari lalu.

Sedangkan berkas perkara memang masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk status terlapor yakni Kades Hadiluwih, menurutnya, masih belum ditetapkan sebagai tersangka. “Tinggal menunggu hasil audit PKN dari BPK,” tukasnya.

Sekadar mengingatkan, kasus dugaan korupsi oleh Kades Hadiluwih sempat mencuat akhir 2016 silam dan membuat warga melapor ke Polres hingga gubernur. Bahkan warga juga beberapa kali menggelar aksi demo menuntut pengusutan kasus itu.

Wardoyo

BAGIKAN