JOGLOSEMAR.CO Foto Soal Keberadaan Taksi Online di Solo, Ini Hasil Pertemuan Walikota Dengan Menteri...

Soal Keberadaan Taksi Online di Solo, Ini Hasil Pertemuan Walikota Dengan Menteri Perhubungan

75
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
MENOLAK ANGKUTAN ONLINE – Pengemudi taksi menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladag, Surakarta, Selasa (11/7). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak keberadaan angkutan plat hitam berbasis aplikasi.

SOLO – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta agar manajemen kendaraan berbasis aplikasi atau taksi online untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Pernyataan itu disampaikan Menhub saat bertemu dengan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Rabu (12/7/2017) lalu di Jakarta

“Pemkot menolak taksi illegal dan sudah disampaikan ke Menhub. Pak Menhub langsung memerintahkan Direktur Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk mengirim surat ke transportasi online,” terang Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (14/7/2017).

Surat tersebut meminta agar manajemen transportasi tersebut dalam beroperasi memenuhi persyaratan yang ada, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Jika mau beroperasi maka perusahaan aplikasi harus bekerja sama dulu dengan perusahaan taksi legal.

Mengenai penutupan aplikasi, Rudy menyebut tidak bisa dilakukan pemerintah. “Kalau menutup aplikasi itu tidak bisa di Solo saja, di Solo ditutup maka tertutup semua. Koperasi yang menaungi taksi online pun tidak jelas lokasinya di mana dan itu harus ditindak. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Menhub juga,” sambungnya.

Rudy juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk segera membuat Peraturan Gubernur (Perhub) mengenai kuota taksi online. Hal ini dinilai penting agar polemik yang belakangan terjadi segera bisa ada solusi.

Sambil menunggu aturan dan surat Menhub ditanggapi secara resmi, Rudy meminta semua pihak menjaga Kota Solo tetap aman dan nyaman.

Jangan sampai dengan adanya taksi online jadi ribut. Ia juga meminta taksi online jangan beroperasi dulu dan taksi konvensional tidak main hakim sendiri.

“Gubernur segera membuat Pergub tentang kuota dan sebagainya. Emisi gas buang juga harus dipikirkan dan harus ada survei terlebih dahulu sebelum mengoperasikan taksi online, sejauh ini kan belum ada,” paparnya.

Sebelumnya Ketua Pengawas Kosti Solo, Tri Teguh mengatakan akan menuntut masalah taksi online ini sampai ke Pemerintah Pusat, bahkan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup aplikasi tersebut.

“Saya juga sudah mengirim surat ke Gubernur untuk audiensi. Kan yang mempunyai legalitas itu gubernur. Pemerintah harus tegas karena sejauh ini tidak ada tindakan tegas. Kami berharap di Jateng tidak ada transportasi pelat hitam berbasis aplikasi,” tandasnya.

#Ari Welianto