Dana Hibah Keraton Kasunanan Surakarta Tertahan, Ini Sebabnya

Dana Hibah Keraton Kasunanan Surakarta Tertahan, Ini Sebabnya

34
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
Warga tengah melintas di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Senin (3/4).

SOLO – Badan (bebadan) internal Keraton Kasunanan Surakarta diminta agar secepatnya bisa dibentuk. Pasalnya ini untuk mempercepat pembentukan badan pengelola keraton yang ditarget bulan September nanti sudah berbentuk, sehingga pengelolaan keraton secepatnya bisa berjalan.

“Paling lambat, September nanti Badan Pengelola keraton sudah harus terbentuk, ini target dari Pemerintah Pusat. Jadi untuk bebadan di internal keraton Agustus ini harusnya sudah terbentuk,” ujar Asisten Administrasi Umum Setda Surakarta, Eny Tyasni Suzana, Jumat (11/8/2017).

Beberapa target ini merupakan hasil pembahasan rapat koordinasi lanjutan pembahasan lembaga pengelola keraton di Jakarta awal Agustus lalu.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pemkot maupun perwakilan Keraton Kasunanan Surakarta.

Sampai saat ini untuk bebadan internal keraton belum terbentuk. Edy menyebut hasil pemaparan kemarin draf strukturnya sudah ada tinggal mengisi orang-orang di dalamnya.

Baca Juga :  Perbaikan Loji Gandrung, Rumdin Walikota Solo, Telan Rp 2,3 Miliar

“Drafnya sudah ada dan itu nanti dari Sinuhun (Paku Buwono XIII Hangabehi, red) untuk penempatan personelnya. Kalau badan pengelola akan berbentuk apa masih dibahas dan belum disepakati, Pemerintah pusat juga masih menunggu surat dari Sinuhun untuk memberikan kuasa pengelolaan kepada lembaga itu,” paparnya.

Lanjut dia, jika badan tersebut terlalu lama dibentuk dipastikan akan berpengaruh terhadap pencairan dana hibah yang akan diberikan pemerintah.

Dana hibah sementara ini belum bisa dicairkan mengingat bebadan internal keraton belum terbentuk. Padahal dana diperlukan untuk operasional keraton, baik untuk gaji abdi dalem, bayar listrik ataupun untuk upacara-upacara adat.

“Pastinya itu berpengaruh pada pencairan dana hibah pemerintah. Pemerintah itu sudah siap mengucurkan dana hibah ke keraton lagi setelah beberapa tahun terhenti. Pemerintah itu terus mendorong (pembentukan badan),” ungkapnya.

Baca Juga :  Baru Sehari Dibuka, Kunjungan ke Museum Keris Masih Sepi

Seperti diketahui, pemerintah pusat tengah mendesak Keraton Surakarta membentuk badan pengelola yang melibatkan pemerintah.

Nantinya pengelolaan itu di bawah lembaga baru dan saat ini tengah dibahas bentuknya, bisa Unit Pelaksana Teknis (UPT), konsorsium atau lembaga lain yang sesuai UU Cagar Budaya.

Untuk bebadan internal keraton, Pemkot, Pemprov Jateng dan pemerintah pusat akan dilibatkan dalam institusi pengelola tersebut.

Sebelumnya perwakilan keraton, KGPH PA Tedjowulan mengatakan jika sampai saat ini pembentukan bebadan masih dilakukan. “Ini tinggal penempatan personil saja dan personelnya sudah ada. Namun itu kewenangan dari Sinuhun,” pungkasnya.

#Ari Welianto

BAGIKAN