JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Gaji Resmi Mulai Dinaikan, 19 Mobil Dinas Anggota DPRD Belum Dikembalikan

Gaji Resmi Mulai Dinaikan, 19 Mobil Dinas Anggota DPRD Belum Dikembalikan

279
BAGIKAN
Ilustrasi mobil dinas

SRAGEN– Meski kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan
DPRD sudah dipastikan mulai berlaku bulan Agustus ini, sebagian besar pimpinan alat kelengkapan (Alkap) diketahui belum mengembalikan mobil
dinas (Mobdin) yang mereka bawa. Dari total sekitar 22 mobdin yang selama ini diberikan sebagai fasilitas penunjang, hingga kini baru ada tiga yang sudah mengembalikan.

Tiga anggota DPRD yang sudah mengembalikan mobdin itu masing-masing
Muslim dari PKB, Joko Setiawan dari PDIP dan Suparno dari PDIP. Pengembalian mobdin itu dilakukan sekitar dua hari lalu ke Sekretariat DPRD Sragen.

“Baru ada tiga yang sudah mengembalikan. Pak Muslim, Joko Setyawan dan saya sendiri. Mobil dinas saya sudah saya kembalikan dan saya sudah buat berita acara juga di Setwan,” ujar Suparno, Selasa (8/8/2017).

Suparno yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Hak Keuangan dan Administrasi DPRD, mengungkapkan perihal belasan pimpinan Alkap lainnya, pihaknya mengaku tidak tahu kenapa belum mengembalikan mobdin ke Setwan. Namun ia menyampaikan sebenarnya surat berita acara untuk pengembalian mobdin sudah disampaikan pula oleh Setwan.

“Barangkali karena di DPRD juga belum ada tempat atau garasi yang memadai sehingga kalau dikembalikan sekarang juga belum memungkinkan tempatnya,’ ujarnya.

Berdasarkan catatannya, selama ini fasilitas mobil dinas diberikan
kepada pimpinan alkap meliputi pimpinan fraksi, komisi, badankehormatan dan badan legislasi. Untuk fraksi yang mendapat mobdin adalah ketuanya, sedangkan komisi masing-masing tiga pimpinan di setiap komisi.

Lantas untuk BK dan Baleg mobdin diberikan kepada ketua dan wakilnya. Dengan 6 fraksi dan 4 komisi, maka total mobdin yang terdistribusi ke pimpinan Alkap totalnya mencapai 22 unit. Ia menyampaikan pengembalian mobdin itu sebagai konsekuensi diberlakukannya PP dan Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang nantinya akan menghapus pemberian mobdin bagi anggota DPRD.

Sebagai gantinya, anggota akan mendapat tunjangan transportasi yang nilainya sekitar Rp 8 juta setiap bulan. Khusus untuk pimpinan DPRD yakni Ketua dan Wakil, memang tidak mendapat tunjangan transportasi karena mereka tetap diberikan mobdin. (Wardoyo)