JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen DKK Minta Karyawan Magang RSUD Gemolong Tak Mogok Demi Pelayanan

DKK Minta Karyawan Magang RSUD Gemolong Tak Mogok Demi Pelayanan

188
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN– Aksi protes yang digelar oleh 65 karyawan berstatus magang di RSUD Dr Soeratno Gemolong membuat pihak dinas kesehatan kabupaten (DKK) bereaksi. Kepala DKK Sragen, Hargiyanto mengimbau agar para karyawan tidak menempuh aksi mogok demi menjaga pelayanan kepada masyarakat maupun pasien.

“Kami minta agar tidak ada mogok. Kalau pun ada masalah nanti diupayakan bisa diselesaikan dengan mediasi dan cara baik-baik,” paparnya Minggu (24/9/2017).

Terkait tuntutan karyawan magang yang menghendaki hak berupa uang jasa medis pelayanan yang tidak dibayarkan oleh manajemen, Hargiyanto mengaku belum bisa berkomentar. Menurutnya karena sudah berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), urusan itu menjadi kewenangan penuh RSUD.

Namun ia memastikan secara prinsip pengeluaran atau kebijakan yang terkait dengan keuangan, memang ada regulasi yang mengatur. Ia tetap berharap semua bisa mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, hasil pantauan Joglosemar, Sabtu (23/9/2017), rencana mediasi antara para karyawan dengan manajemen batal digelar. Menurut keterangan beberapa karyawan magang, mediasi ditunda dan dijanjikan akan digelar Senin (25/9/2017) hari ini.

Soal rencana mogok pelayanan, menurut beberapa karyawan hal itu tergantung hasil mediasi dan kesanggupan manajemen untuk memenuhi tuntutan karyawan. Sebab mereka merasa meski statusnya bukan PNS, namun uang jasa medis pelayanan menjadi hak mereka.

Terlebih dari sekitar 100an pegawai yang menopang RSUD Gemolong, 65 diantaranya adalah karyawan magang yang selama bertahun-tahun mengabdi di rumah sakit milik Pemkab Sragen tersebut.

Sayangnya, hingga Minggu (24/9/2017), pihak manajemen belum bisa dimintai konfirmasi. Dirut RSUD Dr Soeratno Gemolong, Agus Trijono saat dihubungi via telpon, gagal terkonfirmasi karena HPnya terus menunjukkan nada dialihkan.

Di sisi lain, kasus itu memantik reaksi keras dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto yang mengaku sudah mendapat laporan dari beberapa karyawan magang, berharap manajemen bisa profesional. Apabila uang jasa medis menjadi hak karyawan meskipun masih berstatus magang, ia meminta harus dibayarkan.

“Bagaimana mau meningkatkan kualitas pelayanan, kalau kesejahteraan dan hak karyawan saja justru diabaikan. Makanya kami minta bagaimana aturannya saja diterapkan. Kalau memang itu hak karyawan, ya harus diberikan. Jangan semena-mena karena mereka juga ikut andil memberikan pelayanan ke masyarakat,” tandasnya. (wardoyo)