JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Eksekusi Untung Tunggu Salinan Komplet

Eksekusi Untung Tunggu Salinan Komplet

318
BAGIKAN

SRAGEN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen bersikukuh belum akan melakukan eksekusi putusan atas kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara korupsi dana kas daerah (Kasda) Sragen dengan terdakwa mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono. Sebaliknya, Kejari menyatakan masih akan menunggu salinan putusan resmi dari MA sebagai acuan untuk mengeksekusi mantan penguasa Sragen dua periode tersebut.

Kepala Kejari Sragen, Gatot Gunarto, mengatakan surat pemberitahuan isi putusan memang sudah diterima dari PN Sragen, Senin (29/10) sore. Namun pihaknya mengaku  surat tersebut belum cukup kuat untuk dipakai sebagai acuan melakukan eksekusi. Menurutnya, eksekusi baru akan dilakukan setelah turun salinan putusan resmi yang berisi putusan secara komplet.

“Kami telah menerima surat pemberitahuan petikan amar putusan MA, Senin sore. Tapi itu belum bisa dijadikan acuan. Kami tetap menunggu salinan putusan,” ujarnya.
Mengenai pernyataan pihak PN Sragen bahwa surat pemberitahuan itu sudah bisa mengeksekusi Untung, Gatot enggan berkomentar. Sebagai eksekutor, katanya, kejaksaan memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan eksekusi yang berbeda dengan institusi atau lembaga lain.
Menurutnya, pihaknya hanya akan bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Pihaknya tetap akan menunggu sampai salinan putusan resmi turun. “Bagaimanapun juga, kami kan yang akan melakukan eksekusi. Lagi pula beberapa waktu lalu kami meminta salinan putusan, bukan petikan amar putusan. Kami harus melaksanakan putusan MA bukan sekadar petikan,” urainya.
Pernyataan Gatot tersebut bertolak belakang dengan Humas PN Sragen, Sahat Pardamean Sihombing, Senin (29/10). Menurut Sahat, surat pemberitahuan petikan amar putusan MA dari Pengadilan Tipikor Semarang bernomor  W12.UI/3848/Pid.01.01/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 itu sudah cukup kuat dijadikan acuan Kejari melakukan eksekusi.
“Kewajiban kami hanya menyampaikan pemberitahuan itu. Maka dari itu, hari ini juga akan kami sampaikan ke kejaksaan dan terdakwa. Soal kapan dan mekanisme eksekusi itu ranah kejaksaan,” terangnya.

Dipertanyakan
Di sisi lain, sikap Kejari tersebut kemudian mengundang komentar beragam. Mantan terpidana kasus purna bakti yang juga koordinator LSM Lintas, Saiful Hidayat menilai ketidakberanian Kejari melakukan eksekusi patut dipertanyakan. Sebab, sepengetahuannya surat pemberitahuan petikan amar putusan itu memang sudah bisa jadi landasan untuk eksekusi. Menurut Saiful, alasan menunggu salinan putusan hanyalah alasan yang mengada-ada.
“Pengalaman saya dulu waktu mengeluarkan kami dari LP, kejaksaan juga hanya berpedoman pada surat faksimile dari MA. Nah, kalau sekarang sudah ada surat pemberitahuan amar putusan resmi dari MA, kok tidak berani eksekusi, ada apa dengan kejaksaan?” ujarnya.
Sementara, pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jamal Wiwoho memaklumi langkah Kejari yang memilih berhati-hati dengan menunggu salinan lengkap putusan. Ia justru menilai lambannya salinan putusan perkara Untung menunjukkan memang ada sesuatu yang harus dibenahi dalam sistem pemberitahuan informasi putusan dari lembaga peradilan, utamanya MA.
“Coba bandingkan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi, begitu ada putusan hari itu juga langsung bisa diakses oleh publik. Lha kalau putusan di MA sudah sebulan lebih tidak turun-turun, ini yang harus dipertanyakan. Ada apa kok salinan putusan saja lama. Apa memang kurang personel untuk membuat? Atau ada faktor lain?” ujarnya.
Jamal menilai kalau hal ini dibiarkan, maka akan semakin menambah preseden buruk terhadap transparansi penyampaian informasi dan proses peradilan di negeri ini. Wardoyo