JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Anggota DPR Pemeras Ngaku Saja!

    Anggota DPR Pemeras Ngaku Saja!

    271
    BAGIKAN

    JAKARTA—Polemik tentang siapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini memeras kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Dari kalangan DPR di Senayan tetap mendesak agar Menteri BUMN, Dahlan Iskan segera mengungkapkan nama-nama tersebut.

    Namun ada usulan menarik agar sebaiknya para anggota DPR yang merasa telah melakukan pemerasan untuk segera mengaku kepada publik. Usulan itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

    “Seharusnya anggota DPR tak perlu menunggu Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengungkap siapa nama-nama anggota DPR yang memeras Direksi BUMN. Demi citra DPR, harusnya anggota DPR yang memeras BUMN mengakui saja kesalahannya secara ksatria. Itu akan lebih dihargai rakyat,” ungkap Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, Rabu (31/10).

    Dikatakan Uchok, sangat disayangkan sejumlah anggota dewan saat ini justru menyerang Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Politisi Senayan juga tak semakin marah.

    Fitra adalah salah satu LSM yang terus mengawasi peta penganggaran di DPR. Fitra beberapa kali juga merilis data dugaan penyelewengan pembahasan anggaran di DPR, hingga pemborosan perjalanan dinas DPR ke luar negeri kepada Dahlan.

    Sementara itu, dorongan agar Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras anggaran di depan Badan Kehormatan DPR pun kian menguat. BK sendiri baru akan memanggil Dahlan Iskan pada pekan depan, untuk dimintai keterangan nama-nama anggota DPR yang menerima upeti dari BUMN. “Rencananya pekan depan, bisa hari Senin (5/11), Selasa (6/11) atau Kamis (8/11),” kata Ketua BK, M Prakosa, Rabu (31/10).

    Prakosa mengatakan, selain nama-nama anggota DPR “tukang peras”, BK juga akan meminta nama-nama pihak BUMN yang menjadi rekan kongkalikong. BK juga akan menggali modus permintaan upeti itu dari keterangan Dahlan Iskan.

    “Sebab kalau ada yang menerima sogokan pasti ada yang memberi. Kita juga akan cari tahu modusnya, apakah langsung diberikan cash, atau transfer ke rekening tertentu. Kita akan ungkap semuanya,” ujarnya.

    Pemberian upeti kepada anggota DPR itu bukan hanya dilakukan oleh Kementrian BUMN saja melainkan juga kementrian lain. Satu persatu kementrian lain mulai membuka tabir adanya pemerasan tersebut. Seperti yang disampaikan Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfataan Energi (Ditjen LPE) Kementerian ESDM, Soekanar, Rabu (31/10).

    Soekanar mengaku pernah menerima uang dari mantan Kepala Sub Usaha Energi Terbarukan Ditjen LPE Kementerian ESDM, Kosasih. Duit Rp 1,5 miliar itu kemudian dibagi-bagikan kepada anggota Komisi VII DPR yang terlibat pembahasan Rancangan UU Energi dan UU Ketenagalistrikan tahun 2007 lalu. “Katanya untuk biaya anggaran RUU energi dan ketenagalistrikan,” kata Soekanar, Rabu (31/10).

    Uang itu diberikan untuk biaya akomodasi, transportasi tim pembahas RUU Energi dan RUU Ketenagalistrikan.
    Namun hal itu dibantah oleh Komisi VII. “Saya nggak paham. Saya hanya ikut pembahasan RUU energi dan merasa ndak terima apa-apa,” kata anggota Komisi VII DPR periode lalu yang hingga kini masih menjadi anggota Komisi VII DPR, Bambang Wuryanto, Rabu (31/10).

    Modus yang dilakukan anggota DPR untuk mendapatkan upeti ternyata juga beragam. Salah satunya adalah memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sejumlah BUMN diminta menyetorkan upeti kepada anggota DPR sebagai syarat pencairan PMN.  Detik