JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Dahlan Iskan Buka-bukaan Pemalak BUMN : Idris-Sumaryoto Tertuduh

Dahlan Iskan Buka-bukaan Pemalak BUMN : Idris-Sumaryoto Tertuduh

218
BAGIKAN

JAKARTA—Menteri BUMN, Dahlan Iskan akhirnya melaporkan dua nama anggota DPR yang memalak BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Kedua nama tersebut berasal dari dua fraksi besar di DPR.
“Kalian sudah tahulah, itu Idris Laena dan Sumaryoto,” kata anggota BK, Usman Jafar di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/11).

Idris Laena merupakan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, sedangkan Sumaryoto adalah anggota Fraksi PDIP yang pernah duduk di Komisi V DPR, dan saat ini duduk di Komisi XI.
Usman menerangkan, Sumaryoto disebut Dahlan memeras PT Merpati. Sedangkan Idris memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam. “PT Merpati yang melakukan Sumaryoto, PT Garam dan PT PAL Idris Laena,” ujarnya.
Dijelaskan Usman, sebenarnya ada tiga BUMN yang disebut-sebut telah diperas oleh Oknum DPR. Namun dua diantaranya belum sampai terjadi transaksi, meski sudah ada niat dan upaya ke arah pemerasan.
Menurut Usman, dari tiga BUMN yang disebut telah diperas oleh dua oknum DPR tersebut, baru PT Merpati yang kemungkinan besar sudah menyetor “upeti”. Sedangkan PT Garam dan PT PAL belum sampai memberikan “upeti”. “Hanya Merpati yang kemungkinan sudah. Nanti Dirut Merpati lah yang jelaskan,” ujarnya.
Untuk mengklarifikasi tudingan tersebut, jelas Usman, BK akan memanggil ketiga Dirut BUMN tersebut. Jika memang benar terjadi, maka ada sanksi yang menanti kedua anggota DPR tersebut. “Tadi kesepakatannya setelah reses akan dipanggil,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto mengaku belum mendapat laporan dari BK terkait penyebutan nama Sumaryoto sebagai pemalak BUMN. Bambang sebenarnya meragukan keterangan Dahlan Iskan di depan BK tersebut. Apalagi, keterangan itu tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti. Dia mengaku masih akan menelusuri laporan tersebut dan menunggu informasi dari BK.
“Kami belum mendapat laporan dari BK. Nanti akan kami pelajari dulu,” ujar Bambang Wuryanto, Senin (5/11).

Ditindak Tegas
Sementara itu, Partai Golkar masih harus menunggu keputusan hukum atas kadernya yang disebut-sebut melakukan pemalakan terhadap BUMN tersebut. Partai, menurutnya belum bisa menindaklanjuti hal itu, karena belum dibuka oleh BK.
“Pak Dahlan sendiri belum menyebut itu secara terbuka. Setelah dibuka oleh BK DPR disertai dengan bukti tentu dari partai akan bahas secara tegas persoalan ini,” kata Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, Senin (5/11).
Menurut Tantowi, tidak perlu khawatir soal kader Partai Golkar jika ada yang tersangkut kasus korupsi, partai pasti menindak tegas. Hanya saja, perlu putusan pengadilan sebagai landasan sikap partai.
“Percayalah soal kader korupsi Golkar pasti tegas, tapi kan tidak bisa menindak berdasarkan satu pihak, harus ada putusan pengadilan. Kita harus menghormati azas praduga tak bersalah. Mekanismenya memang seperti itu. Kalau yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada keputusan pengadilan, kita baru bisa ambil tindakan tegas,” imbuhnya.
Berdasar pengakuan Dahlan Iskan di depan BK, menurut Usman Jafar, modus yang digunakan oknum DPR dalam kasus tersebut adalah dengan meminta modal ke pemerintah untuk masuk ke BUMN.
“BUMN ini kan milik pemerintah, mungkin kalau berhasil nanti, kalau jadi, pemerintah ngasih duit ke BUMN. Mungkin dia minta lima persen dari itu,” kata Usman kepada wartawan di gedung DPR, Senin (5/11).
Selain itu, menurut Usman, anggota DPR tersebut juga meminta pengerjaan proyek di BUMN. “Ada juga kan, kadang minta kontraktor, tolong dong kasih ke dia,” ujar Usman.
PT Garam yang disebut-sebut sebagai salah satu BUMN yang “dipalak” oleh oknum anggota DPR-RI, saat dikonfirmasi memberikan keterangan berbeda. Bos BUMN garam tersebut membantah adanya praktik pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPR kepada perseroan.
“Semua itu ranahnya ke kantor Kementerian BUMN. Di kita tidak ada apa-apa, saya takut simpang siur, kebawa-bawa saya,” kata Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irredenta, Senin (5/11).
Slamet mengaku selama ini tidak ada yang namanya praktik permintaan “upeti” kepada PT Garam yang dilakukan oknum anggota DPR. “Nggak ada, itu sudah ranah politik, saya hanya fokus kerja saja,” katanya.
Bagi Idris Laena, tudingan terhadap dirinya sebagai salah satu oknum DPR RI yang melakukan pemerasan terhadap BUMN, telah menjadi pukulan telak. Tudingan itu mau tak mau telah mengganjal langkahnya untuk bertarung menjadi Gubernur Riau. Padahal baliho-baliho pencalonannya sebagai gubernur sudah dipasang di Riau.
“Saya no comment soal tudingan itu (pemerasan BUMN). Dia tidak begitu aktif di sini. Jadi anggota DPRD sini belum pernah,” kata Sekretaris Tim Formatur DPD Partai Golkar Riau, Suparman, Senin (5/11).

Detik