JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Dewan Duga Ada Makelar PKMS

Dewan Duga Ada Makelar PKMS

233
BAGIKAN

KARANGASEM—DPRD Solo mengungkap adanya dugaan praktik makelar program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di sejumlah rumah sakit mitra PKMS. Parahnya, menurut Dewan, praktik makelar PKMS itu juga diduga melibatkan dinas terkait.
Dugaan praktik makelar yang dimaksudkan, berupa penggelembungan klaim rumah sakit atas pasien pengguna kartu PKMS Silver dan Gold. Bahkan, Dewan menduga praktik itu tidak hanya terjadi dalam satu rumah sakit, melainkan hampir semua RS yang melayani pasien pengguna kartu PKMS.
Dugaan praktik yang merugikan APBD itu, dibeberkan Anggota Komisi IV DPRD Solo, Nindita Wisnu Broto. Di mana, klaim program kesehatan yang didanai oleh APBD Solo itu kian lama kian membengkak. Dia menyebut, masalah itu sudah sangat kronis dan harus diantisipasi sejak dini.
Nindita menjelaskan , dugaan praktik itu ada kerja sama antara makelar dengan pihak rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada peserta PKMS. Kerja sama ini dilakukan dengan menaikkan plafon klaim biaya perawatan dan obat. Kesempatan praktik makelar itu muncul saat klaim PKMS Silver kurang dari Rp 2 juta. Nah, celah itu yang digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut dengan meminta klaim PKMS Silver sesuai batas atas senilai Rp 2 juta.
”Kalau tidak ada kongkalikong antara rumah sakit dengan oknum petugas, tidak mungkin pihak rumah sakit dapat mengklaim sebesar plafon. Padahal, bisa saja biaya pasien tidak sebesar Rp 2 juta,” ujarnya, Minggu (11/11).Masalah akan makin kompleks jika cara tersebut juga diterapkan pada PKMS Gold. Pasalnya, APBD akan membiayai 100 persen biaya perawatan dan obat pemilik kartu PKMS Gold. ”Kalau yang diklaim rumah sakit itu pengguna PKMS Gold, jelas pemerintah akan bangkrut. Klaim akan meningkat secara drastis,” katanya lagi.
Menurutnya, kasus penggelembungan klaim serupa marak terjadi di Jembrana, Bali. Daerah tersebut memiliki program yang hampir sama dengan PKMS. Namun, pemerintah kurang dalam hal pengawasan dan evaluasi. ”Jangan sampai pengalaman Jembrana terulang di Solo. Anggaran kesehatan di sana makin membengkak seiring dengan meningkatnya klaim dana kesehatan. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan oleh pemerintah setempat,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu minta Pemkot Solo untuk segera melakukan evaluasi sebelum APBD 2013 ditetapkan. ”Kalau pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan memonitor klaim dari rumah sakit untuk pencairan dana PKMS, bisa jadi kejadian di Jembrana akan terulang di Solo,” ujarnya.
Sementara itu, pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) 2013, Pemkot mengajukan dana Rp 21 miliar untuk program itu. ”Tapi belum bisa dipastikan berapa yang akan disepakati. Ya karena saat ini kita masih menunggu data penerima program Jamkesmas,” kata Kepala Bappeda Solo, Anung Indro Susanto. Murniati