JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Keraton Gugat DIS ke MK

Keraton Gugat DIS ke MK

365
BAGIKAN

SOLO—Rencana Keraton Surakarta Hadiningrat mengembalikan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) tidak main-main. Dalam waktu dekat ini keraton akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai permasalahan DIS ini.
Kuasa Hukum Keraton Surakarta, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian-kajian dan pematangan untuk menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Penghidupan kembali status DIS ini tentunya melalui saluran-saluran yang ada yang sah secara konstitusional. “Dalam waktu dekat ini akan segera kita ajukan ke MK,” kata Yusril.

Dijelaskannya, status DIS dulunya memang telah ada. Hanya saja hal itu kemudian hilang. “Jadi dulu pembentukan DIS itu sudah ada, kemudian ditunda oleh Pemerintah Pusat sampai saat ini,” ujar Yusril, seusai jadi pembicara dalam diskusi panel Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dalam bingkai NKRI, di Aula FH Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu (14/11).
Dengan langkah ini, pihaknya akan meminta MK menafsirkan tentang aturan ketatanegaraan mengenai status keistimewaan Surakarta. Maka permohonan ini agar MK bisa meninjau kembali DIS dan tidak hanya membatalkan Undang-Undang. “Ini bisa juga sebagai yudical review agar MK bisa membatalkan maupun menafsirkan undang-undang. Saat ini kami masih akan menelaah lebih dalam lagi mengumpulkan fakta-fakta sampai ditemukan formula yang tetap untuk menyelesaikan masalah ini, kalau bisa sebelum pergantian presiden sudah diajukan,” kata dia.
Ditegaskan kembali, pengajuan gugatan ini bukan untuk meminta daerah istimewa melainkan mengembalikan seperti semula. Karena pada awal kemerdekaan 1945 Surakarta pernah sebagai daerah istimewa bersama-sama dengan Yogyakarta. Namun karena ada konflik sosial, pemerintah pun untuk sementara mencabut keistimewaan bagi sekarang sampai kondisinya kembali normal dan tenang seperti semula. “Namun apa yang terjadi sampai sekarang pemerintah belum juga mengembalikannya. Malahan di tahun 1950 dimasukkan ke dalam bagian dari provinsi Jawa Tengah,” sambungnya.
Disinggung soal dukungan dari masyarakat Surakarta yang belum sepenuhnya mendukung DIS, mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan pro kontra itu hal yang biasa.” Dari pengalaman, pro kontra itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana menyikapi pro kontra itu. Pro kontra yang terjadi justru lebih banyak di tingkat elite. Kalau di tingkat grassroot itu baru berbahaya. “Di tingkat elite, yang menentang pun ujung-ujungnya malah mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang pertama kali begitu usaha pembentukan provinsi berhasil,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusril menekankan jika terbentuk DIS, potensi Surakarta lebih bisa digenjot karena Surakarta memiliki potensi yang besar. “Bahkan bisa-bisa akselerasi pembangunannya melebihi Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Kumpulkan Bukti
Sementara itu Ketua Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Mung) membenarkan akan mengajukan gugatan ke MK tentang DIS. Saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya juga akan diserahkan ke MK. “Ya secepatnya akan kita ajukan ke MK lewat Pak Yusril. Kalau bisa akhir tahun 2012 ini sudah di ajukan tapi kami belum tahu juga, karena masih membahasnya dan mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah ini,” paparnya.
Keraton sendiri sengaja menempuh langkah ini dengan jalur hukum ketimbang politik. Memang ada teman-teman di DPR RI yang sepakat dengan rencana mengembalikan DIS ini tapi itu sebatas pribadi saja. “Makanya kami pakai jalur hukum biar jalannya jelas dan prosesnya pun tidak terlalu lama,” lanjutnya.
Gusti Mung menambahkan, secara historis sudah seharusnya Surakarta jadi daerah istimewa seperti Yogyakarta. Tapi nantinya tidak akan sama dengan Yogyakarta, seperti pemilihan kepala daerahnya, kalau langsung dipimpin rajanya kalau di sini lebih dipilih langsung oleh rakyat.
Sementara itu, sejarawan yang juga Dosen UGM, Dr Julianto Ibrahim menilai dalam sejarah, Daerah Istimewa Surakarta (DIS) telah ada sejak dulu. Hanya saja, sejarah banyak ditulis oleh mereka yang menang, termasuk sejarah DIS yang kemudian ditenggelamkan. “Sejarah itu ibarat gadis cantik yang molek. Karena cantik maka banyak yang kemudian ingin memerkosanya. Wajar jika kemudian sejarah DIS pun diperkosa oleh mereka yang menang,” ujar Julianto
Menurut Julianto, Keraton Surakarta menyatakan mengakui NKRI dengan dikeluarkannya Maklumat Sri Sunan PB XII tertanggal 1 September 1945 yang menyatakan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara RI dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat RI.
Hal itu kemudian dikuatkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan Piagam Kedudukan kepada Sri Susuhunan PB XII yang ditandatangani Presiden Soekarno, 19 Agustus 1945. “Jadi tidak hanya Yogyakarta saja yang mengeluarkan maklumat bergabung dengan NKRI, Surakarta juga,” katanya.
Namun, setelah itu timbul kekacauan di Surakarta yang dilakukan oleh kelompok oposisi pemerintah. Hal itu kemudian menyebabkan pemerintah menggelar pertemuan pada 22-23 Mei 1946 di Gedung Javasche Bank Surakarta. Pemerintah Pusat itu diwakili Mendagri Sudarsono, Menteri Pertahanan Amir, PB XII dan Patih, serta Mangkunegoro VII.
“Dalam pertemuan itu Wuryaningrat yang merupakan perwakilan pemerintah mengusulkan tiga hal. Salah satunya, pemerintahan DIS diserahkan ke Pemerintah Pusat. Setelah aman akan dikembalikan. Tetapi sekarang, Surakarta sudah aman juga tidak dikembalikan,” tuturnya.
Lebih lanjut Julianto mengatakan, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Surakarta turut andil dengan menyumbang banyak hal kepada pemerintah. “Yang paling banyak itu mobil kemudian juga gedung-gedung aset Keraton yang kemudian dijadikan kantor departemen,” ujarnya. Jadi, menurut Julianto wajar jika kemudian Surakarta menuntut hak keistimewaan itu kepada Pemerintah Pusat.
Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta, KP Eddy Wirabhumi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendekatan kepada semua elemen masyarakat Surakarta untuk mendukung DIS. “Semuanya kita dekati, baik itu politisi, budayawan, tokoh masyarakat, pokoknya semuanya. Sebagian sudah kita lakukan komunikasi tetapi masih banyak yang belum,” ujarnya.
Ditanya tentang adanya kekhawatiran terbentuknya DIS hanya akan menguntungkan keraton, Eddy menampik hal itu. “Saya kira itu pemikiran yang tidak masuk akal. Yang akan diuntungkan justru masyarakat. Kalau DIS terbentuk, Raja hanya sebagai Pemangku Adat. Sementara kepala daerahnya dipilih langsung. Masyarakat juga tetap bisa mengontrol keuangan daerah,” tukasnya.

Ari Welianto | Adilla Prasetyo Wibowo