JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Klaim Pemkot dan BPN Bertentangan

Klaim Pemkot dan BPN Bertentangan

344
BAGIKAN

KARANGASEM—Teka-teki sudah atau belumnya Pemkot Solo mengajukan Hak Pakai (HP) 11 dan 15 tanah Sriwedari makin kabur. Pasalnya, klaim Pemkot dan klaim Badan Pertanahan Nasional(BPN) saling bertentangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Solo, Budi Suharto, mengklaim, Pemkot sudah mengajukan permohonan HP 11 dan 15 tanah Sriwedari ke BPN sejak 2011, dan hingga kini belum pernah mencabutnya. Sedangkan Kasi Pengendalian Pemberdayaan BPN kota Solo, Edi Sugiarta, dalam pemberitaan Joglosemar, Rabu(7/11) mengatakan, hingga kini belum ada satu pun pihak yang mengajukan permohonan sertifikat HP 11 dan 15 usai pembatalan permohonan atas nama Pemkot.
BPN bahkan menegaskan, tanah Sriwedari statusnya menjadi milik negara. Sepanjang masih ada upaya hukum, kata dia, pihaknya memastikan akan menolak setiap permohonan yang masuk. “Kami kira kedua pihak memahami hal itu. Sertifikat (HP 11 dan 15) tersebut masih ada di kantor kami,” katanya mewakili Kepala BPN, Djupriyanto.
Namun, Sekda Budi tetap mengaku sudah mengajukan HP tanah itu.”Kami langsung ajukan HP 11 dan 15 kepada BPN Solo. Dokumen penerimaan pendaftaran tersebut ada dan berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA),” ucap Budi, kepada Joglosemar, Rabu (7/11). Menurutnya, Pemkot tidak bisa mengintervensi BPN untuk segera menerima pengajuan HP tersebut.
Pasalnya, kewenangan menerima atau menolak berada di tangan badan tersebut. Pihaknya juga telah mendapatkan penjelasan dari BPN jika pengajuan HP tersebut belum bisa diproses. Alasannya, belum ada putusan inkracht dari MA mengenai sengketa Sriwedari antara Pemkot dan ahli waris Wiryodiningrat. “BPN memaparkan jika belum bisa memproses. Apalagi, jika ada pengajuan tersebut, BPN pasti akan mengumumkan kepada publik. Hal ini mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat,” katanya.

Tidak Serius
Menanggapi masalah itu, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mempertanyakan keseriusan Pemkot. Politisi PDIP itu menyebutkan jika pernyataan BPN Solo yang menyatakan belum ada pihak manapun yang mendaftarkan HP 11 dan 15 Sriwedari membuktikan jika Pemkot tidak serius. Harusnya, lanjut dia, Pemkot serius dalam mengajukan permohonman HP Sriwedari. “Sudah berulang kali diingatkan tapi tidak juga menyelesaikan. Kalau kalah gimana?” ujarnya.
Ketua Badan Anggaran DPRD Solo itu minta Pemkot secepatnya bertindak. Apalagi, Sriwedari hingga saat ini masih tercatat dalam neraca aset. “Itu yang perlu ditekankan. Sriwedari itu asetnya Pemkot, jadi harus dipertahankan. Kita secepatnya akan panggil Pemkot untuk membahas ini,” katanya lagi.

Murniati