JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Soal Jemaah Haji, Dinas Kecolongan

Soal Jemaah Haji, Dinas Kecolongan

325
BAGIKAN
Joglosemar/Angga Purnama
SERAHKAN BANTUAN – Plt Sekda Klaten, Sartiyasto, menyerahkan bantuan uang pembinaan kepada jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci di acara syukuran kepulangan jemaah haji di Pendapa Setda Klaten, Selasa (13/11).

KLATEN—Tim verifikasi pendaftaran calon haji dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten menemukan fakta 52 jemaah haji yang diduga ber-
asal dari luar daerah Klaten dan menggunakan KTP Asli tapi Palsu (Aspal) tidak termasuk dalam daftar jemaah haji yang berangkat dari Klaten.
Kabid Catatan Sipil Sri Mulyani dan Pendaftaran Penduduk, Wahyu Satyawati, mengatakan pada saat verifikasi yang berlangsung Mei lalu, Kemenag Klaten hanya mengirimkan 938 data calon haji. Padahal jumlah jermaah haji yang berangkat pada tahun 2012 ini sebanyak 1.139 warga. “Kita tidak diberitahu jumlah jemaah yang diberangkatkan, hanya dikasih data untuk diverifikasi, dan ternyata jumlahnya berbeda,” ujarnya, Selasa (13/11).
Wahyu mengungkapkan, setiap Calhaj yang akan berangkat haji terlebih dulu diverifikasi berdasarkan SK Bupati. Sedangkan terkait berapa jumlah jemaah haji yang berangkat tiap tahunnya, dinas tidak berwenang sampai sana. Namun yang jelas, data yang diserahkan dari Kemenag ke Disdukcapil hanya 938 fotokopi KTP saja. Sisanya yang berangkat tahun ini sebanyak 201 dari 1.139 yang berangkat, dinas tidak melakukan verifikasi. “Kami hanya melakukan verifikasi terhadap 938 nama yang diberikan dari Kemenang. Sedangkan sisanya kami tidak mendapatkan laporan. Jadi kalau berdasarkan data di tempat kami, jumlah jemaah haji yang berangkat tahun ini ya hanya 938 nama saja. Sesuai yang kami verifikasi,” ungkap Wahyu.
Sedangkan terkait waktu pengajuan pindah penduduk, menurut Kepala Disdukca-
pil Klaten, Joko Wiyono, sudah berlangsung 2009 lalu. Hal ini terbukti dengan adanya dokumen resmi dari ke-52 nama warga yang disebut-sebut sebagai jemaah haji dari luar Klaten tersebut. Hanya saja pihaknya tidak menemukan ke-52 nama tersebut dalam daftar haji yang diberikan Kemenag. “Mereka membawa surat resmi dari daerah asal untuk pindah penduduk. Untuk yang dari luar provinsi penerbitan KTP harus dari dinas. Prosedur tersebut sudah mereka lakukan. Terlebih proses pengurusan itu hanya berlaku 30 hari. Kalau ada warga yang ingin pindah penduduk ke Klaten, ya kami wajib mengeluarkan dokumen penduduk tersebut,” kata.
Sementara itu terkait ada-
nya tahapan dalam proses pelunasan haji, dinas juga tidak mengetahuinya. Termasuk berapa kuota haji Klaten setiap tahunnya. Sebab itu menjadi kewenangan Kemenag. Bahkan ketika proses verifikasi tersebut dinas menyatakan ada yang salah dengan KTP, juga tidak dapat membatalkan warga untuk berangkat. “Kami hanya berwenang membatalkan ke-
aslian KTP mereka. Lantas kami laporkan ke Gubenur. Nanti pusat yang akan memprosesnya,” tegasnya.

Angga Purnama