9.000 Kartu Jamkesmas Solo Nyasar

9.000 Kartu Jamkesmas Solo Nyasar

313
ilustrasi

SOLO—Kekacauan pendataan dan distribusi kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), meluas hampir di semua kecamatan.  Dinas Kesehatan Kota (DKK), menyatakan, ada sekitar 9.000 kartu Jamkesmas warga Solo yang nyasar di Pemalang.

DPRD Solo siap memanggil DKK dan BPS Solo, untuk menjelaskan kekacauan itu. “Kami mendapat informasi, ada 9.000 kartu yang nyanthol di Kabupaten Pemalang. Itu kartu untuk warga lima kelurahan di Banjarsari,” kata Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, Jumat (28/12).

Dari sejumlah data yang diterima, di Solo terdapat 134.948 kartu dalam kondisi baik dan 464 kartu Jamkesmas dalam kondisi rusak. Jenis kerusakan, misalnya, kata Siti, kartu kosong tanpa identitas, alamat tidak pas atau tak bisa ditemukan dan nama keliru.

Ditemukan juga kartu dengan identitas lengkap. Tetapi, namanya tidak tercantum dalam data base. Selain itu, ada pula kartu yang terpotong sehingga nama atau nomor registernya tidak terbaca. ”Kerusakan kartu dan temuan masalah di lapangan kami buatkan berita acara dan dilaporkan ke Kemenkes. Termasuk adanya penerima yang dinilai salah sasaran, maka bisa kami usulkan untuk dicoret namanya. Warga bisa menyampaikan laporan disertai bukti ke Puskesmas setempat atau langsung ke DKK,” ujarnya.

Siti minta keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan Jamkesmas. Pihaknya juga siap mengajukan pencoretan nama dan penarikan kartu, jika penerima terbukti salah sasaran. Menurutnya, kewenangan DKK terbatas pada pendistribusian, penerimaan aduan hingga pelayanan Jamkesmas. Sedangkan untuk pendataan sejak awal memang tidak melibatkan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Puluhan Mobil Hias dan 750 Peserta Bakal Tampil Semarakkan Pawai Pembangunan di Solo

Pihaknya mengaku hanya menerima data jadi berupa softcopy, hardcopy dan kartu peserta. “Data kepesertaan Jamkesmas diterima dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Data itu diperoleh dari Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemmiskinan (TNPK2K). Sumbernya adalah pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

DKK, sambung dia, baru menerima kartu tersebut pada 10 Desember 2012, sebanyak 145.563 buah. Kartu itu harus selesai didistribusikan melalui 17 Puskesmas yang ada maksimal 31 Desember 2012. Namun pada saat pemilahan ternyata hanya ada 135.412 buah.

Soal data yang tidak tepat itu, akan diusulkan untuk dicoret dari data base dan ditarik kartunya. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima Jamkesmas langsung dicoret karena sudah mendapat kartu asuransi kesehatan (Askes). Sikap itu, katanya, untuk merespon protes dari sejumlah perwakilan warga Semanggi, Pasar Kliwon yang mendatangi Kantor DKK, kemarin.

“Ada sejumlah warga kami yang seharusnya menerima, justru kini tidak mendapat jatah.  Sebaliknya mereka yang tergolong kaya malah mendapatkannya. Harusnya pendataan melibatkan perangkat wilayah agar hasilnya valid,” kesal Ketua RT 2 RW XV, Rudi Sutopo. Kekesalan senada disampaikan warga RT 5 RW I, Teguh T. ”Kesehatan ini kan masalah yang pokok untuk masyarakat. Kasihan mereka yang tidak mendapat jaminan kesehatan sama sekali. Kami usulkan adanya data susulan untuk Jamkesmas,” ujarnya.

Baca Juga :  Pembekalan Finalis Mas Mbak Jebres dengan Bakti Sosial

Komisi IV DPRD Solo juga bereaksi atas kekacauan data Jamkesmas itu. Tidak hanya BPS yang akan dipanggil, melainkan DKK, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga akan dimintai klarifikasi mengenai karut marut data program nasion al itu. Ketidakakuratan data Jamkesmas itu terindikasi kuat terjadi di hampir semua kecamatan di Solo.

Di mana, kartu Jamkesmas 2013 justru diberikan kepada orang kaya dan PNS. Sedangkan masyarakat miskin banyak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis itu. Tidak hanya itu, pendataan juga hampir menyasar Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto. Namun, dia mengaku langsung menolak untuk didata.

“Kami segera memanggil BPS, DKK, dan juga Bappeda. Dan tadi DKK menyatakan siap memberikan klarifikasi ke kami,” kata Anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widyawati Kata Reny, tidak akuratnya data itu harus segera diluruskan. Besar kemungkinan, ketidakakuratan data juga akan menimpa program beras untuk rakyat miskin (Raskin). Pertimbangannya, data yang dijadikan acuan untuk Raskin juga berasal dari BPS. “Bagaimana bisa, BPS mengeluarkan data warga miskin di Solo? Lha wong data untuk Jamkesmas saja seperti ini,” kritiknya.

Dini Tri Winaryani | Murniati

BAGIKAN