JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemprov Diminta Tengahi Konflik Cokro

Pemprov Diminta Tengahi Konflik Cokro

593
Kolam renang di Kompleks Pemandian Cokro, Klaten (Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo)

SOLO-Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Solo meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersikap bijak terhadap konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Solo dengan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tengah berselisih paham mengenai besaran sumbangan pemanfaatan mata air Cokro Tulung Klaten. Dirinya tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan menjalar menjadi konflik antara wilayah.
“Saya berharapa Pemprov bijak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah ini. jangan sampai menjalar jadi konflik dua wilayah seperti konflik geng motor. Saya kira Pemkot dan Pemkab Klaten tidak sebodoh geng motor,” kata Sekda kepada wartawan di Balaikota, Jumat(7/12).
Dikatakan Sekda, penyelesaian permasalahan pemanfaatan air cokro ini berada di tangan Pemprov. Sebab, jika menyangkut dua wilayah dalam satu provinsi, pemerintah provinsilah yang berwenang mengambil keputusan. “Kita juga sudah menyerahkan masalah ini ke Provinsi, karena sepantasnyalah mereka yang menyelesaikannya,” terang Sekda.
Sekda berharap, baik Pemkot Solo maupun Pemkab Klaten agar bisa saling menahan diri untuk tidak terjebak dalam sebuah polemik. Sekda menjelaskan, keputusan pembayaran hutang PDAM atas pemanfaatan air bersih di sumber air tersebut biar diselesaikan melalui mediasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melalui Biro Kerjasama Provinsi. Selama proses mediasi, dua belah pihak sepatutnya untuk saling menjaga diri.
Di sisi lain, Sekda menginginkan agar Pemkab Klaten bisa menurunkan Tarif  Dasar Air (TDA) yang selama ini ditetapkan sebesar Rp. 2.250 per meter kubik. Sebelumnya, Pemkab Klaten menetapkan TDA hanya sebesar Rp. 1.100 per meter kubik. “Jika PDAM harus membayar secara utuh nilai itu, bisa menaikkan nilai jualnya pada pelanggan,” keluhnya.
Menurutnya, air termasuk dalam public goods atau barang yang dimanfaatkan secara umum. Artinya, tidak relevan jika Pemkab Klaten mematok nilai sebesar itu. “Meski terbagi dalam kewilayahan, namun jangan sampai terkotak-kotak yang bisa memicu kontroversi,” tegasnya. Sebelumnya, Pemkab Klaten menagih biaya pemanfaatan air bersih kepada PDAM sebesar Rp. 4,1 Miliar untuk tahun 2012 ini. Bahkan, Pemkab Klaten sempat mengultimatum untuk memutus aliran air bersih dari Cokro Tulung ke PDAM kota Solo.
Tri Sulistiyani

BAGIKAN
  • semoga cepet beres pak narno ama pak hady ketemu kayaknya beres..