JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Provinsi Tengahi Kisruh Air Cokro

Provinsi Tengahi Kisruh Air Cokro

1133
BAGIKAN

Tuntaskan Setoran Rp 4,1 M ke Klaten

Kolam renang di Kompleks Pemandian Cokro, Klaten (Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo)

KARANGASEM—Biro Kerja Sama Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar mediasi antara PDAM Solo dengan Pemkab Klaten, Rabu (12/12). Mediasi itu untuk membahas dua tarikan sumber air yang dibebankan ke PDAM Solo, yakni ke Pemkab Klaten (Rp 4,1 miliar), dan ke Provinsi Jateng.

Padahal, menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), satu objek pajak tidak boleh ada dua tarikan. Hal itu juga diatur UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. ”Besok (hari ini) kami diundang rapat oleh Biro Kerja Sama Pemprov Jateng. Informasi yang masuk ke kami, rapat itu juga dihadiri oleh Pemkab Klaten. Tidak lain dan tidak bukan, acara itu untuk membahas masalah kerja sama antara kami dengan Klaten,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Solo, Singgih Triwibowo, Selasa (11/12).

Mediasi itu digelar sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPKP. Menurutnya, Pemprov sudah berkonsultasi dengan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi masalah sumber air Cokro yang memicu ketegangan antara Pemkot Solo dan Pemkab Klaten. ”Pemprov sudah ke Kemendagri. Mereka sudah melakukan mediasi beberapa kali, tapi belum menemukan titik temu,” ujarnya.

Dia berharap, mediasi hari ini bisa menemukan win-win solution. “Keputusan yang akan diambil diharapkan tidak akan merugikan salah satu pihak atau memenangkan pihak tertentu,” katanya. Bos salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) di Solo itu menegaskan, ada kesalahan dalam penarikan yang dibebankan ke PDAM Solo dalam memanfaatkan sumber air Cokro.

Pasalnya, selama ini pihaknya ditarik dua pungutan. Yakni pajak ke Pemprov dan sumbangan ke Pemkab Klaten. Hanya saja, sumbangan itu bersifat mengikat dan secara aturan itu tidak dibenarkan. “Kalau sumbangan kan sifatnya sukarela, tapi ini kan sudah ditentukan. Jadi, lewat agenda itu kami juga akan menanyakan mengenai dua tarikan yang sebenarnya menurut BPKP tidak diperbolehkan,” katanya.

Pihaknya optimistis, Pemkab Klaten tidak akan menutup pipa-pipa air yang mengalir ke PDAM Solo. Pertimbangannya, air merupakan milik negara dan sejak 1930 air Cokro Tulung sudah mengalir ke Solo. Terpisah, Ketua DPRD Solo YF Sukasno, minta masalah air Cokro Tulung tidak dibesar-besarkan lagi. Karena masalah itu sudah diambil alih Pemprov Jateng.

Terkait dengan sumbangan ke Pemkab Klaten, politisi PDIP itu, berujar, semestinya tidak ada tetapan nominal. Menurutnya, sumbangan sifatnya tidak terikat, sehingga dia minta ada pengusutan legitimasi Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten yang jadi acuan penarikan setoran tersebut. “Mungkin SK itu juga bisa diusut legitimasinya,” katanya.

  •  Murniati