JOGLOSEMAR.CO Daerah Klaten Petani Tembakau Ancam Tak Bayar Pajak

Petani Tembakau Ancam Tak Bayar Pajak

181
BAGIKAN
ilustrasi

KLATEN – Petani tembakau di Klaten mengancam tidak akan membayar pajak. Pasalnya, pasca disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjadi PP oleh Presiden pada Desember lalu, dinilai merugikan petani.

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Klaten, Sumardjo, mengatakan PP tersebut dipastikan akan mematikan industri tembakau dari hulu hingga hilir. Menurutnya, ribuan petani yang menggantungkan hidup dari tembakau juga akan kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut lantaran dalam PP tersebut juga diatur pembatasan tentang produksi tembakau.

“Tidak hanya itu, setiap produksi juga akan terbatasi. Sebab setengah dari  jumlah produksi rokok harus diberi label tentang bahaya tembakau. Selain itu juga ada himbauan agar kadar nikotinnya rendah. Itu jelas menyulitkan kami selaku pelaku yang bergerak di industri tembakau. Mau tidak mau nanti petani yang sudah terlanjur menanam tembakau akan lari ke kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan rokok,” jelasnya, Senin (20/1).

Lebih lanjut Sumardjo mengutarakan, dengan adanya PP ini petani yang mandiri juga akan kesulitan dalam menentukan harga. Sebab mereka tidak lagi bisa meminta harga tinggi kepada pengusaha. “Dalam waktu dekat kami akan mendatangi kantor Pemkab atau gedung DPRD Klaten guna menyampaikan aspirasi ini. Jika sampai bupati Klaten tidak merespons dan tidak berpihak kepada petani, kami tidak akan mendukung bupati dalam Pilgub nanti,” papar dia.

 Sementara itu, hal serupa juga diutarakan Ketua Kelompok Petani Tembakau Sata Mitra Utama, Joko Lasono. Bahkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak APTI Jawa Tengah guna membicarakan permasalahan ini. Joko juga mempertanyakan kenapa dalam PP tersebut hanya tembakau saja yang dicap sebagai zat adiktif. “Aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Melainkan lebih ke pihak asing. Selain itu, pemerintah juga secara tidak langsung akan membunuh industri tembakau secara perlahan-lahan. Nantinya produksi rokok Indonesia juga akan hilang dan semuanya dikuasai asing,” kata petani asal Manisrenggo itu.

Angga Purnama