JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Polisi Usut Proyek Gudang Cadangan Beras

Polisi Usut Proyek Gudang Cadangan Beras

239
BAGIKAN

Pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat jika ada dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gudang cadangan pangan milik Pemkab.

KARANGANYAR–Dugaan penyelewengan dalam proyek pembangunan gudang cadangan pangan milik Pemkab Karanganyar yang diungkapkan Komisi II DPRD akhir pekan kemarin bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, sejak seminggu yang lalu ternyata Satuan Reskrim Polres Karanganyar sudah memeriksa empat saksi terkait ketidakberesan proyek yang menelan anggaran Rp 517,5 juta itu.

Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Fadli mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengungkapkan dua dari empat saksi yang diperiksa tersebut adalah Direktur CV Saka Tunggal, Eko, selaku rekanan proyek tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Deni, yang juga PNS di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sedangkan dua orang lainnya belum diketahui namanya yakni berperan sebagai penerima dan pengawas proyek.

“Mereka masih sebatas saksi dan dikenakan wajib lapor. Jika memenuhi unsur tindak pidana maka akan ditindaklanjuti,” kata Fadli, Senin (14/1).

Dijelaskannya, pihak kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat jika ada dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gudang cadangan pangan itu. Di dalam laporan ada beberapa aduan yang janggal, di antaranya jadwal yang molor dari perjanjian dan ketidaksesuaian fisik bangunan dengan anggaran yang digelontorkan.

Fadli mengaku juga bakal memeriksa Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Karanganyar, Liliyani Sulistyandari. “Kepala KKP akan kami panggil selaku pemilik anggaran. Minggu ini atau minggu depan akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah, Agus Cipto Waluyo, mengatakan pihaknya baru akan turun tangan jika ada perintah dari Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Saat ini pihaknya hanya aktif mengawasi dan menunggu perkembangan. “Kami  masih menunggu perintah Bupati. Ini juga baru kami ketahui dari media,” ujar Agus.

Sejauh ini, Agus juga mengaku pihaknya belum melakukan evaluasi atau pemeriksaan. “Jika memang kami diminta memeriksa, tentu akan kami periksa. Namun karena kami bukan penegak hukum, kami paling melakukan pemeriksaan secara administratif,” ungkapnya.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengaku sudah menerima laporan lisan terkait temuan Komisi II tersebut. Namun pihaknya masih menunggu laporannya secara detail. Prosedurnya memang pimpinan yang akan memberikan rekomendasi kepada bupati.

Sementara, Kepala KKP Karanganyar, Liliyani Sulistyandari, membenarkan adanya pemanggilan dari polisi soal proyek tersebut. Awalnya pemeriksaan berkisar pada keterlambatan penyelesaian proyek. Namun kemudian berkembang ke soal tidak sesuainya fisik proyek dengan anggaran. “Kalau kesesuaian saya tidak mengerti. Kami hanya sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Termasuk pengawas proyek juga, saya tahunya gudang selesai dibangun dan segera dimanfaatkan,” jelasnya. Muhammad Ikhsan