JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Polri Beli Anjing Rp 13,5 M

Polri Beli Anjing Rp 13,5 M

348
BAGIKAN
ilustrasi

Digelontor Anggaran Sebesar Rp 1,8 T

JAKARTA – Anggaran senilai Rp 1,8 triliun  yang digelontorkan pemerintah untuk Polri, menuai berbagai kritik, salah satunya dari Indonesia Police Watch( IPW).  Salah satu anggaran tersebut digunakan untuk membeli kuda seharga Rp 468 juta per ekor, atau setara mobil Alphard 2.4 ASG.

Selain itu juga dianggarkan untuk pembelian anjing seharga Rp 150 juta per ekor, atau setara dengan satu mobil New Avanza 1.3 E A/T. Padahal, Polri membutuhkan 20 ekor kuda (Rp 9,36 miliar)  dan 90 ekor anjing (Rp 13,5 miliar).

“Karena itu, KPK perlu mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun anggaran 2013 ini. Sebab sangat banyak kejanggalan dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli,”  jelas Presidium IPW, Neta S, Selasa (22/1).

Menurut Neta, anggaran senilai Rp 1,8 triliun tersebut juga dialokasikan untuk membeli 200 unit perahu karet seharga Rp 156 juta per unit. Belum lagi laptop Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk Rp 7 juta per unit, serta kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar per unit.

Menurut Neta, anggaran POPSP tersebut di luar anggaran Polri tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 43,4 triliun, dan mendapat persetujuan DPR November 2012. Dalam waktu dekat, akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP tersebut, dan diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalamnya.

Neta berharap KPK segera memberikan pengawasan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut dengan ketat, dengan cara menurunkan tim investigasi guna menelisik proyek itu.  Menurutnya, selama ini banyak proyek pengadaan Polri yang bersifat mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar.

“Tujuan pengawasan ini agar  jangan sampai oknum-oknum DPR itu cawe-cawe dalam proyek ini,” ujarnya.

Terpisah, Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, anggaran pembelian kuda dan anjing dengan harga per ekor yang mencapai ratusan juta itu diperuntukkan bagi Direktorat Satwa yang ada di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Itu merupakan rencana kebutuhan Polri dalam menunjang operasional di lapangan.

“Semuanya itu dalam proses perencanaan, sudah merupakan sarana kebutuhan dalam mendukung tugas operasional kepolisian,” jelas Boy.

Namun mengenai harga yang dianggarkan untuk satu ekor hewan yang memiliki kemampuan khusus itu, Boy mengaku tidak terlalu memahami rinciannya. “Kalau kaitan harga mahal dan sebagainya, lebih baik mencari second opinion saja, saya kurang paham juga,” kata Boy.

Menurut Boy, jumlah satwa yang digunakan dalam menunjang operasional kepolisian di lapangan saat ini dinilai masih kurang. Namun untuk rincian jumlah satwa yang dimiliki Polri, Boy belum memiliki rinciannya.

“Saat ini masih belum mencukupi, ini juga secara bertahap, semuanya untuk membantu tugas kepolisian dalam penegakan hukum,” jelas Boy.

Sedangkan Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius  mengatakan, Polri mempersilakan pihak-pihak eksternal mengawasi penggunaan anggaran Rp 1,8 triliun lembaga tersebut yang telah digedog  DPR November 2012 lalu.

“Proses anggaran ini diawasi DPR, dalam prosesnya nanti silakan semua pihak melakukan pengawasan, termasuk pengawas eksternal, KPK juga, silakan,” ujarnya, , Selasa (22/1).

Menurut mantan Waka Polda Metro Jaya itu, anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk belanja aset yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan operasional di lapangan. Namun juga untuk belanja rekrutmen personel Polri tahun 2013 dan operasional Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri.

“Rp 1,8 triliun itu masih harus dikurangi Rp 475 miliar untuk rekrutmen anggota Polri sebanyak 15.000  personel,” papar Suhardi.

Disinggung mengenai harga kuda dan anjing yang mencapai ratusan juta per ekor, Suhardi mengatakan jumlah tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing hewan. “Ada kriteria yang dimiliki, hewan yang memiliki kemampuan yang sudah matang tentu berbeda dengan yang belum bisa apa-apa. Seperti anjing nanti mereka difungsikan untuk kemampuan mengendus narkotik,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah mengenai hal itu, juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan KPK akan menyerahkan pengawasan tersebut kepada auditor yang berwenang. “Sebenarnya kan ada mekanisme, segala penggunaan keuangan oleh instansi. KPK atau instansi mana pun ada yang namanya audit. Dalam audit itu dapat diketahui apakah penggunaan anggaran benar atau tidak,” kata Johan di gedung KPK, Selasa (22/1).

Johan mengatakan selama belum ada laporan penyimpangan, KPK tidak dapat tiba-tiba ikut campur dan mengawasi penggunaan anggaran. “Tidak bisa KPK tiba-tiba masuk ke sana (ikut campur). Kalau sudah ada audit, kalau ada penyimpangan, bisa disampaikan ke KPK. Kalau masih proses KPK tidak turun atau mengawasi. Itu nanti tugas semua auditor,” ujarnya.  *** Detik