JOGLOSEMAR.CO Pendidikan Pendidikan Tak Boleh Ada Calistung

Tak Boleh Ada Calistung

466
BAGIKAN

Penerimaan Siswa Baru

SOLO – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo menegaskan bahwa untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD tidak boleh ada tes baca, tulis, dan hitung (Calistung). Pasalnya jika sekolah tetap nekat melaksanakan berarti merebut hak anak.

Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar, SD dan AUD, Disdikpora Kota Solo, Supraptiningsih saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/1). Menurutnya ini tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri. Tetapi juga berlaku untuk sekolah swasta. Terlebih sekolah swasta biasanya memulai pendaftaran siswa baru lebih awal.

Larangan ada tes Calistung ini sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat dan kota. Pasalnya jika itu tetap dilakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 berarti telah merampas hak anak.

Hal ini mengingat Calistung sudah seharusnya dimulai sejak SD. Pasalnya TK adalah taman, dan bukan sekolah. Prinsipnya, TK adalah tempat untuk anak berlatih sosialisasi. ” Kalau di rumah cuma ada orangtua, sementara di sekolah ada teman-teman,” jelasnya.

Ia mengaku sudah sering menyampaikan hal ini pada serkolah. Namun, lanjutnya, jika nanti masih ada yang menggelar tes Calistung dalam PPDB, maka Disdikpora akan melakukan pembinaan. Hal ini akan berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. “Kita juga mulai ketat bahwa tidak boleh menerima siswa dalam satu kelas lebih dari 32 anak. Karena akan ada sanksi atau teguran. Dan Kalau masih ada tes calistung, maka akan ada pembinaan meski belum ke sanksi,” katanya.

Sementara ditemui terpisah, Kepala SDN 15 Solo, Sri Purwaningtyas mengaku bahwa ditahun sebelumnya, PPDB biasanya di mulai Juli mendatang. Ia juga menegaskan bahwa di SD yang ia pimpin tidak ada tes Calistung untuk penerimaan peserta didik. “Kami selalu mengikuti petunjuk teknis (Juknis). Tes tidak ada. Kalau animo banyak baru ada seleksi umur, KK , dan jarak yang dekat dulu sesuai Juklak,” terangnya.

Menurutnya, SD adalah awak anak untuk sekolah. Jadi meskipun anak sudah bisa membaca, tetapi umur masih kurang, tetap tidak akan diterima. Pasalnya, perangkingan nantinya akan berdasarkan umur tertua, lalu jarak tempat tinggal. “Kalau umur kurang tidak diterima. Ada juga kuota untuk siswa luar kota sebanyak 30 persen. Biasanya dari alumni. Total siswa kami sekarang 556 siswa,” jelasnya. Farrah Ikha Riptayani